Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Serta air Permukaan (Aper) Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur

Rahmat, (2010) Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Serta air Permukaan (Aper) Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Sebagai perwujudan cita-cita nasional bangsa indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka pembangunan di segala aspek harus dilaksanakan. Kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah merupakan satu kesatuan rangkaian pembangunan yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan semakin banyak. Namun demikian kewenangan yang diberikan kepadanya untuk mengelola berbagai unsur kehidupan sangatlah luas, dan diharapkan dapat memenuhi berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, masalah utama yang banyak dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah keuangan, yang dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pembiayaan bagi daerahnya secara mandiri. Kaitan yang sangat erat dengan masalah ini adalah dari mana dan bagaimana pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut. Bab 1 Pendahuluan 2 pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangannya. Bila penerimaan dari sumber penerimaan daerah cukup besar maka akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan dengan sendirinya akan meningkatkan pula pemberian pelayanan kepada anggota masyarakat oleh pemerintah daerahnya. Untuk mendukung usaha-usaha otonomisasi, kemampuan aparat pemerintah daerah di bidang akuntansi keuangan daerah khususnya dan perencanaan umumnya merupakan suatu tuntutan yang wajar. Salah satu indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah mulai saat ini haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Komponen PAD antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan komponen pajak propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER). Bab I Pendahuluan 3 Fenomena yang terjadi pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur yang berhubungan dengan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (APER) adalah kurangnya kepatuhan dari wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER) (sumber : Hj. Euis Rochjati,Sip, Kepala Seksi Pajak Non PKB dan BBNKB) Bila melihat perkembangan pada tahun 2009 penerimaan Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur di Provinsi Jawa Barat merupakan komponen pajak provinsi yang membantu kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) pada tahun 2009 sebesar Rp 1.023.387.400,- sedangkan Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan (APER) sebesar Rp 121.375.000,- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memilih Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur sebagai tempat penulis melakukan penelitian dengan judul mengenai: �¢����Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Serta Air Permukaan (APER) Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur�¢����.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Tinjauan, penerimaan pajak, air bawah tanah, air permukaan
Subjects: D3 Tugas Akhir > Akuntansi > 2010
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:53
Last Modified: 16 Nov 2016 07:53
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/15449

Actions (login required)

View Item View Item