Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Perbankan Melalui Electronic Data Capture (EDC) General Packet Radio Services (GPRS) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik JUNCTO Undang-Unda

Sandredee, (2011) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Perbankan Melalui Electronic Data Capture (EDC) General Packet Radio Services (GPRS) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik JUNCTO Undang-Unda.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peranan yang cukup penting karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara, khusunya dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam kaitannya dengan sistem pembayaraan, saat ini sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi terdapat suatu layanan proses pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik baik yang disediakan oleh Bank maupun bukan Bank. Hal ini bertujuan memudahkan perusahaan jasa menerima pembayaran dengan menggunakan koneksi antara penerima pembayaran dengan pihak bank atau bukan bank (Collecting Agent) secara realtime. Salah satu layanan pembayaran elektronik yang dilakukan oleh pihak Bank adalah Electronic Data Capture (EDC). br / Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan dalam penulisan hukum yuridis normatif dan data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif. br / Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik simpulan bahwa pada transaksi pembayaran secara elektronik melalui Electronic Data Capture (EDC) GPRS, bank dapat dijadikan sebagai pihak penyalur dana dari konsumen kepada pelaku usaha, sedangkan Provider hanya sebagai penyedia jasa layanan akses GPRS. Dengan demikian para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, pada transaksi secara elektronik harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Bagi pelaku usaha harus memperhatikan keamanan dan keandalan serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan system elektronik dan terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. br /br /br /br /

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Hukum Terhadap Konsumen
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2011
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:59
Last Modified: 16 Nov 2016 07:59
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/20815

Actions (login required)

View Item View Item