Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengiriman Barang Atas Tindakan Wanprestasi Dihubungkan Dengan III Buku BW Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Putri, Mentari (2011) Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengiriman Barang Atas Tindakan Wanprestasi Dihubungkan Dengan III Buku BW Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang membawa dampak cukup besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan globalisasi di segala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa ini menjadi sangat penting. Banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang baik perusahaan negeri maupun perusahaan swasta, salah satunya yaitu PT. Jalur Nugraha Ekakurir yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Akan tetapi Pelaksanaan pengiriman barang tidak terlepas dari resiko baik yang disebabkan oleh kelalaian pihak pengiriman maupun disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikaji tentang perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga konsumen dapat bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian tersebut, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Buku III BW juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.br / Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundnag-undangan lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.br / Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha PT Tiki JNE atas terjadinya wanprestasi, diatur dalam buku III BW dan dapat dijadikan dasar apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi sesuai dengan pasal 1234 yang menyatakan bahwa apabila salah satu prestasi tidak terpenuhi. Berdasarkan UUPK tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf g yang menyatakan bahwa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi dapat dilakukan melalui tindakan hukum baik secara perdata dan atau pidana, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Salah satu proses non litigasi berupa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 45 UUPK. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini termasuk yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Hukum Perusahaan Pengiriman Barang
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2011
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:59
Last Modified: 16 Nov 2016 07:59
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/20822

Actions (login required)

View Item View Item