Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Studi Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pemilu Legislatif 2009)

Shofa Sofyan Zakaria, Mas (2013) Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Studi Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pemilu Legislatif 2009).

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

KPU Provinsi Jawa Barat merupakan penyelenggara pada Pemilu Legislatif yang berlangsung pada tahun 2009 lalu. KPU Provinsi Jawa Barat memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi, sesuai dengan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. Terjadinya keterlambatan dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD oleh para caleg melalui pimpinan Parpol serta kurang responsifnya Parpol memenuhi kekurangan berkas persyaratan calon anggota DPRD menjadi salah satu kendala yang dihadapi KPU Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang mempengaruhi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik Sampling Purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Berdasarkan hasil penelitian, produktivitas berupa input dan output belum berjalan maksimal. Kualitas layanan berupa pemberian informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia telah cukup berkualitas. Responsivitas berupa daya tangkap dan keinginan masyarakat belum cukup maksimal. Responsibilitas berupa tanggung jawab dan bentuk kerjasama telah cukup maksimal. Akuntabilitas berupa tingkat kesesuaian dan tindakan belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari terdapat data persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta terjadinya keterlambatan dalam memenuhi kekurangan berkas persyaratan calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Kinerja, KPU, Verifikasi, DPRD
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2012
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 08:02
Last Modified: 16 Nov 2016 08:02
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/23237

Actions (login required)

View Item View Item