Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Moch, and Gunawan, Aditia (2013) Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Indonesia sebagai hutan tropis yang cukup luas dengan keaneka-ragaman hayati yang sangat tinggi dan bahkan tertinggi kedua di dunia setelah Brazillia. Data Planologi Kehutanan sampai dengan bulan Juni tahun 2011 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan Indonesia adalah 130,68 juta ha, terdiri dari hutan konservasi 26,8 juta hektar, hutan lindung 28,8 juta hektar, hutan produksi 32,6 juta hektar, hutan produksi terbatas 24,4 juta hektar, dan hutan produksi konversi 17,9 juta hektar. Meningkatnya kebutuhan kayu mendorong masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya. Laju kerusakan hutan Indonesia 3,7 juta hektar per tahun. Penyebab kerusakan hutan dilatarbelakangi dengan terjadinya alih fungsi hutan, baik terhadap hutan konservasi maupun hutan lindung yang pada akhirnya menjadi hutan produksi. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi yang berdampak negatif (masalah) ataupun positif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan terjadi dibeberapa wilayah, baik wilayah kehutanan ataupun daerah yang menjadi lahan produksi pertanian. Permasalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap alih fungsi hutan lindung dan apa tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap alih fungsi hutan lindung dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara juridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yuridis, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang terjadi dari pemerintah sebagai penanggungjawab kerusakan hutan lindung. Pemerintah tidak melaksanakan pengawasan kepada Perum Perhutani sebagai perusahaan umum milik negara yang mengelola dan memanfaatkan hasil hutan sebagai wilayah kerjanya, pada akhirnya kondisi hutan semakin kritis dan tidak terkendali kondisinya. Kedua, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap alih fungsi hutan lindung dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah di mana Pemerintah dan masyarakat bekerjasama peran aktif bertindak menjaga hutan dan lingkungan sekitar. Kerjasama sinergis keduabelah pihak untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan Perum Perhutan dan masyarakat yang menggarap lahan tersebut perlu untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketetapan peraturan yang berlaku.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: yuridis, hutan lindung, lingkungan hidup
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2012
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:37
Last Modified: 16 Nov 2016 07:37
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/2366

Actions (login required)

View Item View Item