Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Putri Silvia, Eka (2013) Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan indutsrial merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai acuan untuk tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun indikasi masalah yang ada saat ini adalah belum terwujudnya suatu bentuk penyelesaian perselisihan yang diharapkan oleh pekerja serta pengusaha melalui mediasi dikarenakan sumber daya yang tidak mencukupi baik sumber daya manusia maupun sarana serta prasarana yang mendukung. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana evaluasi terhadap kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya pada pelaksanaan mediasi yang dianalisis menggunakan teori dari William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive. Informan kunci dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang terlibat dalam kebijakan PPHI. Sedangkan untuk informan biasa yakni pekerja serta pengusaha yang sedang berselisih teknik penentuan informan yang digunakan adalah accidental sampling.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa evaluasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah cukup memenuhi kriteria evaluasi, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Karena hal ini terlihat pada belum terpenuhinya kriteria efisiensi dan kecukupan yang berarti tindakan-tindakan yang dilakukan belum dapat berjalan dengan baik dan berkecukupan untuk dapat memecahkan masalah. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut mengakibatkan tujuan dari kebijakan PPHI sampai saat ini belum dapat dicapai secara optimal

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Evaluasi, Kebijakan, Mediasi, UU No. 2 Tahun 2004
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2013
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 08:05
Last Modified: 16 Nov 2016 08:05
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25455

Actions (login required)

View Item View Item