Tinjauan Hukum Mengenai Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan

Hidayat, Andi (2013) Tinjauan Hukum Mengenai Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Indonesia merupakan negara yang membentang di khatulistiwa dari 95 bujur timur sampai 141 bujur timur dan dari lintang 6 utara sampai lintang 11 lintang selatan. Luas wilayah itu kurang lebih 9 juta km2, terbagi atas 3 juta km2 daratan pulau-pulau, 3 juta km2 perairan laut kedaulatan di antara dan di sekeliling pulau-pulau, serta 3 juta km2 laut. Yang mempunyai potensi kekayaan laut yang melimpah untuk kesejahtraan bangsa dan negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bab 2 pasal 2 adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana di tetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluas 200 (dua ratus) mil laut di ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Berdasarkan latar belakang, maka perlu dikaji mengenai permasalahan Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Bagaimanakah bentuk perlindungan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai tindakan pencegahan pencurian ikan (illegal fishing) di wilyah Indonesia.Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan suatu tindak pidana pencurian ikan sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia bahwa Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan alat dapat membahayakan pelestarian sumber daya ikan yang mengakibatkan kerugian bagi nelayan serta pembudidayaan ikan, dan Tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) adalah tindakan menangkap ikan dengan mengunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia (negara pantai).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Hukum,pencurian ikan
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2013
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 08:06
Last Modified: 16 Nov 2016 08:06
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25986

Actions (login required)

View Item View Item