Tinjauan Hukum Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem Elektronik pada Kementrian Komunikasi dan Informasi Dihubungkan Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Peraturan Pres

Maulana Ni, Diki (2014) Tinjauan Hukum Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem Elektronik pada Kementrian Komunikasi dan Informasi Dihubungkan Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Peraturan Pres.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat efektif mengatur pengadaan barang/jasa melalui internet, namun pemerintah sebaiknya memasukkan beberapa aspek penting dalam ketentuan tersebut antara lain mekanisme pertukaran data secara elektronik, kewajiban akan penggunaan sertifikasi keandalan, standar pelayanan, pengelolaan kearsipan, penggunaan tanda tangan digital, serta standar keamanan sistem informasi.Tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet. Proses pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan transparan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan pemahaman mengenai aplikasi internet kepada para pihak yang terkait, meningkatkan infrastruktur di daerah supaya instansi pemerintah dan perusahaan yang berada di daerah dapat mengikuti proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet. Pengawasan pemerintah bidang pengadaan barang/jasa untuk menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet serta melakukan tindakan hukum baik secara perdata, pidana atau melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Pengadaan Baranf dan Jasa Pemerintah
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Hukum > 2013
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 08:08
Last Modified: 16 Nov 2016 08:08
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/27869

Actions (login required)

View Item View Item