Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta (Studi Khusus tentang Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP))

Wibisono, Raenaldi (2014) Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta (Studi Khusus tentang Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)).

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Desa cibening merupakan desa yang juga mengeimplementasikan masalahb kebijakan Pemerintah mengenai PNPM. PNPM pedesaan pada dasarnya mengadopsi mekanisme dan Prosedur Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri yang dilaksanakan di Desa Cibening merupakan Program Nasional Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program Pemberdayaan Masyarakat ini dapat dilakukan sebagai program pemberdayaan terbesar di tanah air, yang dalam pelaksanaannya memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di pedesaan. Teori yang digunakan pada laporan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah teori yang digunakan dan mempengaruhi mengenai masalah Implementasi Kebijkan yang dikemukakan oleh George C. Edward yang berjudul Implementing Public Policy guna mempengaruhi kejelasan dalam laporan Kuliah Kerja Lapangan. Metode yang digunakan dalam laporan KKL ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, Observasi, dan Wawancara. Peneliti melakukan analisa yang dimulai dari proses reduksi data, dilanjutkan pada proses penyajian data, dan diakhiri pada proses penarikan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Lapangan (KKL), komunikasi (Communication) merupakan cara aparatur untuk menyampaikan mengenai suatu permasalahan yang dirasa penting untuk disampaikan baik secara verbal maupun non verbal, Sumber Daya berupa aparatur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur guna melaksanakan Program PNPM secara maksimal, Disposisi berupa peralihan baik itu jabatan ataupun sebuah kerja mengenai kebijakan program PNPM agar lebih maksimal, Struktur Birokrasi merupakan gambaran dari tingkat jabatan yang menunjukkan tingkat keahlian baik itu dari pengalaman, pendidikan, ataupun kualitas kerja aparatur dalam melaksanakan program pemerintah PNPM mandiri yang berhubungan dengan Simpan Pinjam Perempuan.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Implementasi, Kebijakan, PNPM, SPP
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2012
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 08:08
Last Modified: 16 Nov 2016 08:08
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/27902

Actions (login required)

View Item View Item