Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya

Adam Firmansyah, Hery (2014) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya bangunan cagar budaya di Kota Bandung yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi bangunan dan alih rupa terhadap bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai pengelolaan bangunan cagar budaya. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukan oleh Edward III dalam bukunya Implementing Public Polic. Edward III mengatakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi kumunikasi, sumber daya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi lapangan, dan observasi serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Lembaga swadaya masyarakat Panguyuban Bandung Herritage dan masyarakat Kota Bandung Khususnya pemilik bangunan cagar budaya dengan menggunakan teknik purposive. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 belum berjalan optimal dilihat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini masih belum optimal dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana berupa gedung sekretariat yang belum ada dan alat transportasi sebagai alat untuk operasional dalam menjalakan kebijakan ini. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan ini cukup baik dilihat dari sikap komitment dan kepatuhan dari para pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi dalam kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 para pelaksana kebijakan sudah menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dimana sudah sesuai dengan SOP yang sudah dibuat didalam peraturan yang berlaku.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2014
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 08:09
Last Modified: 16 Nov 2016 08:09
URI: http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/28740

Actions (login required)

View Item View Item