Penegakan Hukum Atas Perburuan Liar Jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa

Haryanto Nugroho, Ricky (2014) Penegakan Hukum Atas Perburuan Liar Jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya perlindungan Jalak Bali dari perburuan liar, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama maka seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang diangkat untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dalam mencegah dan menanggulangi perburuan Jalak Bali di TNBB dan bagaimana peranan Hukum Adat Masyarakat Bali dalam mencegah dan menanggulangi perburuan Jalak Bali di TNBB. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara cermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan data sekunder serta bahan hukum.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Perburuan liar Jalak Bali yang terjadi di TNBB sangat bertolak belakang dengan aturan yang telah di buat oleh pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, bahkan dalam masyarakat adat Bali di sekitar di TNBB sudah ada 35 desa adat di Nusa Penida yang menetapkan Awig-Awig atau aturan adat masyarakat Bali yang melarang orang menangkap burung, dan saat ini sudah dikukuhkan mengikat bagi seluruh warga Nusa Penida dan pendatang. dikarenakan berbagai faktor yang terjadi di masyarakat maka untuk penegakan hukum dalam perburuan liar Jalak bali ini belum efektif .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: UU No 5 Tahun 1990
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2014
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 08:10
Last Modified: 16 Nov 2016 08:10
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/29460

Actions (login required)

View Item View Item