Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Kasus Pembakaran Hutan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penc

Supriatna, Jajang (2014) Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Kasus Pembakaran Hutan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penc.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi pada kasus pembakaran hutan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linghungan Hidup juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peruksakan Hutan. Korporasi sebagai subjek hukum dapat terjadi karena berbagai macam alasan dan motivasi. Salah satu alasan mengapa korporasi diakui sebagi subjek hukum adalah untuk memudahkan menentukan siapa yang bertanggungjawab bila terjadi tindak pidana korporasi. Korporasi mempunyai hak kewajiban sendiri dan terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota, juga memiliki karateristik yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan sekunder serta bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linghungan Hidup penanganan terhadap kasus PT MAL tidak terimplementasikan. Penuntut Umum masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan Pengadilan Negeri Riau tidak memberikan sanksi terhadap PT MAL sebagai korporasi. Dari kasus penegakan hukumnya sudah belum maksimal karena proses pembuktian perkara sulit, dan korporasinya sendiri tidak tersentuh pertangjungjawaban pidana. Dari setiap kasus pastilah ada problematika yang harus dihadapi, dan dalam kasus lingkungan hidup permasalahn yang timbul hampir sama terutama mengenai anggaran dan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan Implikasi teoritis penulisan ini adalah adanya perubahan terhadap permasalahan ligkungan hidup terutama tindakan dari aparat penegak hukum Implikasi praktis dari penulisan ini adalah bahwa masalah lingkungan hidup jauh lebih diperhatikan karena sebagian besar menyangkut kepentingan umum yang selama ini menjadi imbas dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: UU No32 Tahun 2009
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2014
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 08:11
Last Modified: 16 Nov 2016 08:11
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/29726

Actions (login required)

View Item View Item