Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Industri Rumahan yang Memproduksi Barang Menggunakan Merek Orang Lain Tanpa Izin dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Wahyudin, Adek (2014) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Industri Rumahan yang Memproduksi Barang Menggunakan Merek Orang Lain Tanpa Izin dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar merupakan hak mutlak yang harus didapatkan oleh pemilik merek terdaftar dari segala bentuk pelanggaran tetapi dewasa ini banyak pelaku industri rumahan yang melakukan produksi produk menggunakan merek terdaftar tanpa izin dari pemilik yang sah dan pelanggaran hukum terhadap merek di Indonesia setiap hari semakin bertambah tanpa ada tindakan apapun dari aparat penegak hukum. Fenomena ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang saat ini merupakan Undang-Undang yang seharusnya melindungi pemilik merek yang dilanggar. Maka dari itu manjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam memberi perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku industri dan bagaimana peranan penegak hukum terhadap pelanggaran merek terkenal yang dilakukan oleh pelaku industri tersebut. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara cermat menggunakan fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih belum efektif dikarenakan oleh sebab faktor-faktor yang tidak mendukunng untuk membuat efektif. Faktor tesebut adalah Subtansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum dapat diketahui masyarakat secara keseluruhan , masyarakat yang belum paham hukum dan penegak hukum tidak memiliki wewenang secara tegas untuk melakukan penagakan atas pelanggran hak atas merek dikarenakan tindak pidana merek merupakan tindak pidana delik aduan hal ini juga menjadi faktor yang menyebabkan semakin banyaknya masyarakat Indonesia melakukan pemalsuan merek. Karena delik aduan dalam tidak pidana merek menjadikan tidak efektif dikarenakan pemilik merek yang sah harus mengadu orang yang melanggar haknya secara satu persatu dan hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan diharapkan penegak hukum dapat berinitiative untuk lebih giat mensosialisasikan bahwa yang dilakukan masyarakat kalangan indsutri yang menggunakan merek orang lain merupakan pelanggaran hukum dengan demikian akan menciptakan rakyat yang sadar hukum, taat hukum, dan tertib hukum.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: UU No 15 Tahun 2001
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2014
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 08:11
Last Modified: 16 Nov 2016 08:11
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/29828

Actions (login required)

View Item View Item