DAMPAK PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1958TENTANG PERJANJIAN DWI KEWARGANEGARAAN RI - RRC TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN RI KETURUNAN CHINA(Studi Di Kantor Imigrasi Klas II Malang)

Firnady, Widi (2002) DAMPAK PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1958TENTANG PERJANJIAN DWI KEWARGANEGARAAN RI - RRC TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN RI KETURUNAN CHINA(Studi Di Kantor Imigrasi Klas II Malang).

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Kewarganegaraan adalah masalah yang sangat penting, karena status kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan kewarganegaraan akan mengalami kesulitan hidup karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu pemerintah dalam suatu negara.Dalam kesempatan ini penulis ingin mengemukakan tentang diberlakukannya uu no. 4 tahun1969, dimana pemerintah Republik Indonesia telah mengambil kebijakan yang tepat dengan tidak memberlakukannya uu no.2 tahun1958 tentang persetujuan perjanjian antara RI dengan RRC mengenai soal Dwi Kewarganegaraan RI-RRC dicabut dan diganti dengan uu no.4/1969.Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji secara mendalam, ternyata pada hakikatnya pemilikan kewarganegaraan RI oleh seseorang membawa akibat yang luas menyangkut hak dan kewajiban terhadap pemerintah dan negara Republik Indonesia.Berangkat dari hal tersebut, penulis berharap dapat mengetahui masalah kewarganegaraan RI keturunan China di kantor Imigrasi Klas II Malang sehubungan dengan pencabutan uu no.2 tahun 1958 tentang perjanjian Dwi kewarganegaraan RI dengan RRC.Dalam pembahasan ini, menyangkut kewarganegaraan Indonesia yang berkait dengan pemberian dokumen imigrasi atau dokumen perjalanan (paspor).Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan banyak ditemukan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengandung kesalahan administratif dan kesalahan penafsiran yuridis yang dapat dibatalkan surat-surat bukti kewarganegaraan tersebut. Maka perlu disarankan agar petugas yang berkaitan dengan naturalisasi harus profesional disamping rasa tanggung jawab sebagai abdi negara untuk tetap menegakkan hukum dan wibawa negara, sehingga tidak terdapat SBKRI yang salah, karena kesalahan tersebut bukan semata-mata kesalahan SBKRI tanpa sepengetahuan petugas, jadi petugas harus meningkatkan profesionalismenya.

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > S1-Final Project > Dept. Of Law > Th. 2002 > Even Semester
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:38
Last Modified: 16 Nov 2016 07:38
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/3270

Actions (login required)

View Item View Item