Implementasi Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase( Studi pada BANI Jawa Timur di Surabaya)

Hj, and Hartini, Rahayu and Msi, Sh (2002) Implementasi Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase( Studi pada BANI Jawa Timur di Surabaya).

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Penelitian ini dilaksaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai penyelesaian sengketa-sengketa perdata (dagang) diluar lembaga peradilan formal yakni melalui Lembaga Arbitrase, termasuk proses beracaranya khususnya pada BANI Jawa Timur di Surabaya serta apa kendala dan bagaimana prospek Undang-undang Arbitrase ini kedepan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : hanya sengketa perdata / dibidang perdagangan dalam hubungan hukum tertentu yang mana dalam perjanjiannya menyatakan secara tegas adanya klausula arbitrase atau menyusul kemudian setelah timbul sengketa mereka bersepakat untuk itu. Untuk proses bercara melalui BANI pada prinsipnya mengikuti ketentuan bab IV pasal 27-51 UU N0. 33 tahun 1999 tentang Arbitrase . Berbagai kendala dalam implementasi UU ini, antara lain tentang perlunya Pengadilan Negeri untuk segera beradaptasi karena ketidak wenangannya dalam memeriksa perkara yang berklausula arbitrase, perlu adanya Juknis dari MA bagi PN dalam penunjukan arbiter ad-hoc maupun dalam melaksanakan sita jaminan misalnya.Prospek UU No. 30 Tahun 1999 kedepan cukup bagus karena keberadaan arbitrase atau ADR ini tidak sekedar berada dalam Tata Hukum Indonesia/ Nasional, namun sekaligus memiliki bobot Internasional, sehingga dapat mendorong kepercayaan dunia usaha Internasional terhadap sistem Hukum di Indonesia.Beberapa hal yang positif dari UU ini antara lain : proses persidangan tertutup, rahasia dan dilarang dipublikasikan, arbiter atau majelis arbiternya pilihan para pihak , putusan yang bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya banding maupun kasasi, acara yang singkat 180 hari), cepat relatif lebih murah.Sebagai saran, PN semestinya menolak perkara yang jika dalam perjanjiannya sudah tegas mencantumkan klausula arbitrase atau perkara tersebut telah diputus oleh BANI, dan perlu adanya petunjuk teknis yang menyangkut peranan PN dari MA. Serta perlu ada komitmen bersama dalam melaksanakan UU ini dengan konsisten.

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > Research Report > Law
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:38
Last Modified: 16 Nov 2016 07:38
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/3542

Actions (login required)

View Item View Item