Implementasi Kebijakan E-Procurement Dalam Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Hehanussa, Valentino (2012) Implementasi Kebijakan E-Procurement Dalam Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Permasalahan dalam implementasi kebijakan E-Procurement adalah sumber daya dimana masih terdapatnya pegawai yang kurang memiliki kompentesi khususnya mengenai teknologi informasi. Pada permasalahan disposisi yaitu kurang berkomitmen dan kejujuran pada proses tender yang dilaksanakan oleh LPSE. Permasalahan berikutnya yaitu pada struktur organisasi yaitu terdapat beberapa aspek yang memang belum ada posedur konkrit khususnya mengenai e-purchasing. Hal tersebut diperparah dengan kesalahan komunikasi baik itu antar lembaga ataupun antar pelaksana kebijakan E-Procurement. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakuakan dengan cara studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara serta dokumentasi. Penarikan informan dalam peelitian ini menggunkan metode sampel jenuh. Adapun informan ini terdiri atas aparatur LPSE dan peserta tender. Hasil penelitian ditinjau dari komponen communication masih terdapat misscomunication. Kelemahan komunikasi ini mengakibatkan belum tercapainya transparansi khususnya dalam penentuan pemenang tender. Ditinjau dari komponen resources, masih memiliki keterbatasan sumber daya, khususnya sumber daya manusianya, yang berdampak kurang optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang ditandai antara lain belum terbentuknya pola evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang belum menjamin kontinuitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Ditinjau dari komponen dispositions, komponen ini masih jauh dari harapan di keluarkannya kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, masih diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang maksimal. Ditinjau dari komponen bureaucratic structure, masih belum sinkron antara yang telah ditetapkan dengan yang dilaksanakan. Saran dalam penelitian ini yaitu LPSE supaya membenahi pola komunikasi dengan melakukan pembeharuan sisitem komunikasi kebijakan, baik itu pola komunikasi kebijakan dengan peserta tender, masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar pegawai, kemudian juga melakukan pelatihan/ bimbingan teknik secara kontinu dalam meningkatkan kompetensi pegawai, LPSE agar lebih berhati-hati dalam faktor disposisi yang meliputi, pengangkatan birokrasi dan insentif pada pegawai serta diperlukan SOP yang lebih kompleks dan dapat memberikan kejelasan terhadap beberapa aktivitas kebijakan.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dan Pelayanan
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2012
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:38
Last Modified: 16 Nov 2016 07:38
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/3840

Actions (login required)

View Item View Item