Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Murni dan Tidak Murni bagi Anggota Polri jika Ditinjau dari Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia(Study Kasus di Polres Ngawi)

Yulika Rahmawati, Ratih (2002) Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Murni dan Tidak Murni bagi Anggota Polri jika Ditinjau dari Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia(Study Kasus di Polres Ngawi).

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Anggota POLRI sebagai komponen yang berperan penting dalam mengatasi segala penyakit masyarakat dalam dekade ini, POLRI diwajibkan harus memegang disiplin yang kuat agar didalam tubuhnya terdapat suatu persatuan yang kokoh kuat sebagaimana yang dimasud didalam SAPTA MARGA.Apabila ada anggota POLRI yang melakukan suatu pelanggaran disiplin, maka padanya akan dilakukan suatu penegakan hukum dalam lingkungan kesatuannya.Dalam kesempatan ini penulis menyajikan penjelasan tentang penyelesaian perkara pelanggaran disiplin murni dan tidak murni bagi anggota polri jika ditinjau dari Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mengenai prosedur penyidikan dan penanganan bagi anggota polri yang melakukan suatu pelanggaran disiplin.Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang prosedur penyidikan dan penanganan anggota yang melakukan suatu pelanggaran disiplin.Adapun metode penelitian yang dipakai dalam Tugas Akhir ini adalah metode wawancara dan pengumpulan data baik primer maupun sekunder.Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Provost Polres Nagwai maka penulis lebih mengetahui bagaimanakah prosedur penyidikan dan penanganan bagi anggota polri yang melakukan suatu pelanggaran disiplin secara mendalam. Sehingga prosedur penyidikan dan penanganan anggota Polri yang melakukan suatu pelanggaran disiplin dapat diketahui oleh masyarakat atau publik dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui bahwa jika ada aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku di instansinya maka dia akan dikenai juga hukuman yang berupa hukuman disiplin, sama juga dengan masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana maka padanya akan dilakukan juga suatu tindakan oleh aparat berwenang, hanya prosedur penyelesaiannya saja yang berbeda. Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi daripada pemberian hukuman disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran adalah untuk membentuk dan memperbaiki pelanggar untuk dijadikan prajurit yang baik dan mencegah anggota lainnya agar jangan melanggar.

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > S1-Final Project > Dept. Of Law > Th. 2002 > Even Semester
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:38
Last Modified: 16 Nov 2016 07:38
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/3844

Actions (login required)

View Item View Item