PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH(Studi di Kabupaten Nganjuk)

Lisa, and Susanti, (2002) PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH(Studi di Kabupaten Nganjuk).

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah merupakan masa transisi dan membuka saluran baru bagi pemerintah kabupaten untuk mengambil tanggungjawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga setiap Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan bukan urusan pemerintah pusat seperti selama ini terjadi. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah telah dilakukan perubahan struktur. Dalam hal ini yang menjadi obyek studi penulis adalah struktur organisasi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penelitian adalah ingin mengetahui perubahan struktur organisasi pemerintah daerah dalan rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk, ingin mengetahui dampak dari perubahan struktur organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah terhadap aparatur dan keuangannya. Metode yang digunakan adalah sumber data yaitu primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan interview dan dokumentasi serta analisa data dengan diskriptif kualitatif.Adapun beberapa hasil temuan penulis dalam penelitian secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : dalam perubahan struktur organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa perubahan pada lembaga daerah antara lain : Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah yaitu Badan Daerah dan Kantor Daerah serta perangkat kecamatan dan kelurahan maka juga menimbulkan dampak terhadap aparaturnya adalah banyak pegawai kehilangan jabatan, tunjangan naik, di samping itu dampak terhadap keuangan adalah dana pembangunan/proyek daerah, gaji daerah masih di bebankan pada pemerintahan pusat dan tenaga kontrak/honorarium di gaji daerah.Adapun kesimpulannya yaitu bahwa dalam perubahan struktur organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah masih banyak kekurangan dan menimbulkan dampak, baik dari pihak aparatur, keuangan serta peraturan yang berlaku.

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > S1-Final Project > Dept. Of Law > Th. 2002 > Even Semester
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:38
Last Modified: 16 Nov 2016 07:38
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/3859

Actions (login required)

View Item View Item