SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PASCA OTONOMI DAERAH(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Kusumawardhani, Iip (2002) SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PASCA OTONOMI DAERAH(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah daerah Kabupaten Jombang dengan judul “Sistem Akuntansi Sektor Publik Pasca Otonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)”. Dilaksanakannya otonomi daerah menyebabkan UU No. 5 Th. 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No.22 Th. 1999 dan UU No. 25 Th. 1999. Begitu pula dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan Manual Administrasi Keuangan Daerah. Penyusunan Manual Administrasi Keuangan Daerah waktu itu mengacu pada UU No. 5 Th. 1974. Oleh sebab itu dengan adanya UU yang baru maka penelitian ini untuk mengetahui bagaiman mekanisme sistem akuntansi pasca otonomi daerah dan apakah pelaksanaan sistem akuntansi tersebut telah sesuai dengan UU yang berlaku. Sistem yang dimaksud adalah tentang sistem pencatatannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan sistem akuntansi sektor publik pasca otonomi daerah dengan sebelum otonomi daerah, sehingga diharapkan sebagai bahan informasi dan referensi tambahan yang dapat memperkaya khasanah kepustakaan di bidang sistem akuntansi sector publik.Alat analisa yang digunakan adalah berberntuk diskriptif kualitatif. Data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian kemudian dibandingkan dengan perundang-undangan dari studi yang dilakukan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, sehingga mampu untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam perbaikan pemerintah dikemudian hari.Dari hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme sistem pencatatan pada pemerintah Kabupaten Jombang masih menggunakan single entry accounting system. Hal ini ditunjukkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas. Dari buku kas dicatat dalam buku besar penerimaan dan buku besar pengeluaran kas. Kemudian dari buku besar tersebut dibuatlah sebuah laporan perhitungan APBD. Hal ini berbeda dengan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Otonomi Daerah yang mengharuskan penggunaan double entry accounting system. Siklus akuntansi yang pertama adalah penjurnalan pada waktu ditetapkannya anggaran oleh DPRD. Setelah jurnal adalah pemostingan ke buku besar kemudian dibuatlah neraca percobaan. Jika terdapat penyesuaian maka dibuatlah jurnal penyesuaian tersebut. Setelah itu dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian kemudian laporan keuangan dan jurnal penutup.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pencatatan pada pemerintah Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Oleh sebab itu sebaiknya dilakukan perubahan atas sistem tersebut yaitu dari single entry accounting system menjadi double entry accounting system. Karena double entry accounting system dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja pemerintah daerah agar terbentuk suatu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel.

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > S1-Final Project > Dept. Of Accounting > 2002 > Even Semester
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:39
Last Modified: 16 Nov 2016 07:39
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/4084

Actions (login required)

View Item View Item