TINJAUAN hukum terhadap perlindungan nasabah bank yang menggunakan fasilitas sistem elektronik banking dihubungkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Rahmadani, Yanti (2004) TINJAUAN hukum terhadap perlindungan nasabah bank yang menggunakan fasilitas sistem elektronik banking dihubungkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

semakin ketat, transaksi-transaksi perbankan beraneka ragam dan setiap bank mencari cara-cara baru untuk menawarkan jasanya, antara lain yaitu dengan disediakannya mesin ATM, jasa perbankan melalui telepon, hingga media internet. Beraneka ragamnya jasa yang ditawarkan oleh setiap bank saat ini, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik, pada kenyataannya sangat rentan akan kejahatan, kurang terjaminnya keamanan serta perlindungan hukum belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya,yang menyebabkan nasabahnya selalu berada dalam posisi yang lemah. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk mengkaji masalah-masalah yang dapat timbul akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank terhadap kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, serta mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah bank pada penggunaan fasilitas sistem elektronik banking. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus dan model matematis ataupun statistik Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan teknologi dalam kegiatan perbankan, bukan berarti menghilangkan kemungkinan berberapa masalah yang akan terjadi di kemudian hari, namun pada kenyataannya, masalah tersebut muncul sesuai dengan kecanggihan teknologi itu sendiri yaitu kesulitan penggunaan alat bukti electronic record di pengadilan, kekuatan hukum alat bukti tanda tangan elektronik, serta penetapan tempat pembuatan perjanjian. Apabila timbul kerugian akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, maka nasabah bank tersebut dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana, antara lain mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara bank dengan nasabahnya atau dalam daerah hukum kedudukan bank sebagai tergugat sesuai dengan pasal 118 HIR, dengan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Wanprestasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya memuat beberapa ketentuan umum saja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah bank yang berkedudukan sebagai konsumen dalam pemanfaatan fasilitas sistem elektronik banking khususnya dalam hal transfer dana secara elektronik yang biasa dikenal dengan Electronic Fund Transfer (EFT), antara lain dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen dalam hal ini diterapkan terhadap nasabah bank.

Item Type: Article
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2004
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:40
Last Modified: 16 Nov 2016 07:40
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/5357

Actions (login required)

View Item View Item