Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Lukita, Candra (2017) Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Narkotika merupakan merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman sintetis ataupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan metabolisme tubuh, hilangnya rasa sadar, serta menimbulkan ketergantungan yang akut pada pemakai. Pelanggaran terhadap pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana berat dengan dimungkinkanya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati. Usaha pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. UU Narkotika tersebut pada dasarnya mengatur narkotika digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah dikarenakan banyaknya peredaran gelap narkotika yang menjadi bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari hak asasi manusia dan bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpul data berupa observasi dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala. Sanksi hukuman pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari segi hak asasi manusia bukanlah sebuah pelanggaran, dikarenakankejahatan narkotika itu sendiri sudah sangat meresahkan negara. Efektivitas terkait UU Narkotika itu sendiri harus diimbangi dengan implementasi dari UU Narkotika dan pelaksanaan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan sampai kepada proses eksekusi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Pidana Narkotika
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2016
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Date Deposited: 10 Nov 2017 03:33
Last Modified: 10 Nov 2017 03:33
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/53681

Actions (login required)

View Item View Item