Tinjauan Hukum Pengalihan Pengawasan Pasar Modal Indonesia Dalam Tansaksi Jual Kosong (Short Selling) Dari Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Mo

Hidayat, Hamdan (2017) Tinjauan Hukum Pengalihan Pengawasan Pasar Modal Indonesia Dalam Tansaksi Jual Kosong (Short Selling) Dari Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Mo.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Bandan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) di dalam sistem pasar modal indonesia mempunyai kewenangan sebagai lembaga pembinaan, pengaturan serta pengawas pasar modal, kewenagan tersebut sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang �� Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, namun di dalam Pasal 34 Undang �� Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang bank Indonesia mengamanatkan di haruskanya ada suatu lembaga yang berdiri secara independen yang di bentuk berdasarkan undang �� undang yang mengawasi seluruh sektor Industri keuangan Indonesia selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Lembaga pengawas sektor Industri jasa keuangan tersebut di dalam perkembanganya terbentuk bersamaan setelah disahkanya Undang �� Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah memasuki masa transisi, pada tanggal 31 Desember 2013 seluruh fungsi Bandan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan yang timbul kemudian dalah bagaimanakah akibat hukum terhadap Badan Pengawas Pasar Modal dan Bagaimana efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan pasar modal indonesia dan transaksi short selling setelah dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa KeuanganPenelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa data Hukum Primer, Data Hukum sekunder, dan data hukum tersier dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukumHasil yang di dapat adalah, terdapatnya akibat hukum yang timbul terhadap Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Undang �� Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Undang �� Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah hilangnya hak dan kewajiban Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangn (Bapepam LK) sebagai lembaga pengawas pasar modal indonesia, serta dibubarkanya lembaga tersebut dikarenakan teralihnya seluruh fungsi pengawasan Pasar Modal Indonesia karena suatu keadaan hukum yang telah ditentukan, penerbitan peraturan penudangan yang bersifat khusus menghendaki Lembaga Baru Bersifat Independen yang dilaksankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di dalam efektivitas bahwa apabila undang-undang bersangkutan itu dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan berarti undang-undang tersebut efektif, maka dapat dinyatakan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan Pasar Modal Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan secara keseluruhan dapat dikatakan cukup efektif. Pengawasan Pasar Modal Indonesia sesuai dengan undang �� undang serta berdasarkan teori dan uraian mengenai teori efektivitas serta pengawasan dan yang lebih khusus dalam aspek pengawasan transaksi secara umum dan khususnya short selling tidak jauh berbeda dengan bentuk pengawasan yang terdahulu, maka selain diperlukanya undang �� undang sebagai dasar hukum di dalam penegakan aturan Pasar Modal, perananan Otoritas Jasa Keuangan harus di dukung dengan sumber daya manusia yang high qulified serta teknologi dan bentuk teknis pengawasan yang baru.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Pengawasan Pasar Modal,
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2016
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Date Deposited: 10 Nov 2017 03:33
Last Modified: 10 Nov 2017 03:33
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/53682

Actions (login required)

View Item View Item