Tinjauan Hukum Terhadap Yurisdiksi Penerapan Sanksi Kejahatan CYberporn (Cyber Pornography) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik Juncto Und

Ilham Suyudi, Mochamad (2017) Tinjauan Hukum Terhadap Yurisdiksi Penerapan Sanksi Kejahatan CYberporn (Cyber Pornography) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik Juncto Und.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang telah mengalami kemajuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satu perkembangannya yaitu dibidang komputer dan telekomunikasi yang telah memberikan media baru berupa internet. Adanya kemajuan teknologi ini internet tidak sepenuhnya berdampak positif, internet juga dapat berdampak negatif yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti ada pihak lain yang bermaksud mencari keuntungan dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan suatu bentuk kejahatan dunia maya (cybercrime) yang berbasiskan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan atau penyediaan unsur-unsur pornografi dalam situs/website yang ada pada jaringan internet yang lebih dikenal dengan istilah cyberporn (cyber pornography). Melihat maraknya kejahatan cyberporn yang terus bermunculan, dengan adanya kejahatan tersebut maka permasalahan yang diangkat untuk penelitian ini adalah bagaimana penerapan yurisdiksi terhadap kejahatan cyberporn dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku cyberporn menurut hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriftif analitis yang menggambarkan fakta berupa data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan hukum sekunder dan data sekunder bahan hukum tersier, sedangkan metode pendekatannya dilakukan secara yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan yurisdiksi Indonesia telah mengaturnya dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang, baik berada di Indonesia maupun diluar Indonesia yang memiliki akibat hukum dan merugikan kepentingan Indonesia, pasal 2 ini kemudian diperkuat melalui penjelasan. Masalah yurisdiksi tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang ITE yang menjelaskan salah satu makna "memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia" yang dimaksud Pasal 2 Undang-Undang ITE bahwa sepanjang obejek yaitu sistem elektronik dari perbuatan yang dilarang berada di Indonesia maka ketentuan dalam Undang-Undang ITE berlaku bagi pelaku. Oleh karena itu, warga negara asing yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana seperti dijelaskan Pasal 27 Undang-Undang ITE maka dapat dikenai aturan pidana nasional atau pidana Indonesia. Berdasarkan dakwaan alternatif, maka Pasal yang dapat diterapkan terhadap pelaku cyberporn sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dijerat oleh Pasal 4 ayat (1) dan (2) dengan ketentuan pidana dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena pelaku telah melakukan beberapa unsur perbuatan yang terdapat dalam Pasal tersebut. Selain Undang-Undang Pornografi pelaku juga dapat dijerat oleh Pasal 27 ayat (1) dengan ketentuan pidananya dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Penerapan Sanksi kejahatan Cyberporn
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2017
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Date Deposited: 10 Nov 2017 03:33
Last Modified: 10 Nov 2017 03:33
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/53693

Actions (login required)

View Item View Item