Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Freeza Prastama, Hasbi (2018) Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Pada kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita yang mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya. Yang menyangkut permasalahan yang diteliti tentang peredaran kosmetik tanpa ijin edar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan menggunakan metode yuridis kualitatif kemudian dianalisis secara deskriptif analitis tinjauan yuridis terhadap peredaran kosmetik tanpa ijin edar dihubungkan dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hasil penelitian menemukan, adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik Toko Sari Ayu Ibu Hj. Novi Ulviyani, Bagi Produsen yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dan denda, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Serta peranan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik illegal ini adalah Melakukan pengawasan terhadap kosmetik baik dari tahap produksi sampai distribusi ke masyarakat; Melakukan investigasi atau penyelidikan, penyaluran atau distribusi kosmetik secara ilegal atau tanpa izin edar; Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan produsen dan/atau peracik dan/atau pengemas ulang kosmetik; dan Melakukan penindakan terhadap distributor dan/atau penjual atau pengecer kosmetik tanpa izin edar.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Peredaran, Kosmetik, Illegal
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2017
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Date Deposited: 31 Jan 2019 10:23
Last Modified: 31 Jan 2019 10:23
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58085

Actions (login required)

View Item View Item