Implementasi Kebijakan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung

Krisman Gea, Reno (2018) Implementasi Kebijakan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung. Trans Metro Bandung mempunyai empat koridor yaitu koridor 1 Cibeureum-Cibiru, Koridor 2 Cicaheum-Cibeureum, Koridor 3 Cicaheum-Sarijadi, Koridor 4 Antapani-Leuwi Panjang. SPM sesuai dengan peraturan Walikota Bandung terdiri atas pengemudi bus, persyaratan teknis kendaraan, sistem pengoperasian kendaraan, pengelolaan tiket. Peraturan Kebijakan Walikota Bandung masih belum berhasil, dikarenakan pengemudi bus yang kurang memberikan informasi kepada masyarakat, dan kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan tiket. Peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi kebijakan tentang SPM pengoperasian bus Trans Metro Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Implementasi Kebijakan dari Edward III (2980 : 10 ), menurutya terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu communication, resources, dispositions,bureaucratic structure. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pnelitian ini yaitu studi pustaka dan studi lapangan terdiri dari dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisa data terdiri dari data reduction, data display, conclution verification. Informan penelitian ditentukan dengan metode purposive yaitu Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung, accidental masyarakat pengguna Trans Metro Bandung. Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan oleh aparatur Dinas Perhubungan dilihat dari komunikasi aparatur Dinas Perhubungan masih ada kendala. Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Bandung masih ada kendala. Disposisi aparatur dilihat dari keseluruhan masih ada kendala. Struktur birokrasi yang dimiliki aparatur terkait tidak ada kendala, dilihat dari adanya koordinasi yang baik antara para aparatur Dinas terkait.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal, Angkutan Umum
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2018
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Date Deposited: 31 Jan 2019 10:25
Last Modified: 31 Jan 2019 10:25
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/59657

Actions (login required)

View Item View Item