TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JUNCTO KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO

Kurniawan, Fajar (2005) TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JUNCTO KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Dengan semakin berkembangnya IT (Information Technology) atau teknologi informasi yang menjanjikan proses pelayanan dan pendaftaran online secara mudah dan cepat telah mendorong Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerapkan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan pendirian suatu badan hukum yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan bahan-bahan non undang-undang dimana dalam menganalisis data penulis melakukannya dengan metode secara yuridis kualitatif. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang terdapat di Indonesia dimana Perseroan terbentuk melalui suatu perjanjian yang sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam tahap pengesahannya permohonan diajukan secara online kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui program aplikasi Sisminbakum dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan. Dengan memperhatikan fakta yang ada maka penting kiranya untuk mengetahui bagaimana proses pengesahan pendirian suatu Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum baik secara manual ataupun secara online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan dihubungkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.Ht.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Item Type: Article
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2005
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:41
Last Modified: 16 Nov 2016 07:41
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/6229

Actions (login required)

View Item View Item