PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BPMKS) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI DI DESA CITEKO KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR).

Dede Soleh, Mohamad (2006) PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BPMKS) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI DI DESA CITEKO KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR).

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Perhatian pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan pada era reformasi ini terlihat lebih besar lagi dari sebelumnya karena kemiskinan semakin meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, bahkan berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,45% dengan jumlah penduduk yang lebih besar yaitu 374 juta orang (Litbang Kompas, 2003). Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, angka kemiskinan mencapai 52,07% atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia (Litbang Kompas, 2003). Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Jemaludin Kassum mengingatkan, yang dikutip dari artikel Kompas November 2001: Kurang lebih tiga perlima (60%) penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 10-20% hidup dalam kemiskinan absolut atau dalam istilahnya extreme poverty (Kompas 2001:15). Mereka yang berada dalam garis kemiskinan ini berada dalam posisi yang sangat rentan baik dari sisi pendapatan maupun sosial, termasuk tidak adanya akses ke pendidikan, kesehatan, dan ancaman kekurangan gizi. Definisi penduduk di bawah garis kemiskinan yang dipakai Kassum tentunya definisi berdasarkan standar internasional, yakni berdasarkan tingkat pendapatan kurang dari $ 2 US dollar perhari atau sebanding dengan Rp 18.000,00 per hari jika diukur dengan kurs dollar seharga Rp 9.000,00 per $ 1 US, sedangkan untuk ukuran Indonesia masih lebih rendah yaitu Rp 400.000,00 per bulan dan ini berdasarkan standar Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang berpendapatan jauh di bawahnya. Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan sangatlah besar karena kemiskinan akan mendekatkan orang pada tindak kriminalitas, menjauhkan akses pada dunia kesehatan, pendidikan dan sebagainya bahkan bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia ini sebenarnya sudah banyak dilakukan sebab selama ini pemerintah telah melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan, tetapi program-program tersebut sampai saat ini belum ada yang maksimal karena target penurunan jumlah penduduk miskin dari program-program tersebut tidak terpenuhi. Program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Orde Baru seperti Program Kredit Mikro (PKM) yaitu pemberian kredit mikro yang dilaksanakan pada tahun 1996-1997 beranggaran sebesar Rp 1,7 miliar dengan jumlah sasaran 3.302 Kepala keluarga, sasaran dana itu terus ditambah pada tahun 1998 sebesar Rp 4,6 miliar karena memburuknya ekonomi Indonesia, bahkan pada tahun anggaran 1998-1999. Pemerintah juga sudah melakukan program-program lain seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Inpres Desa Tertingggal (IDT), Kredit Usaha Tani (KUT), Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Item Type: Article
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:43
Last Modified: 16 Nov 2016 07:43
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7187

Actions (login required)

View Item View Item