TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PERBANKAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-

Oktora, Liesye (2006) TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PERBANKAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi diseluruh dunia berkembang dengan sangat cepat, khususnya dalam bidang perbankan semakin dimudahkan dengan adanya kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Namun Meskipun penggunaan sistem informasi dalam transaksi perbankan secara elektronik menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak berarti merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah. Pada prakteknya telah banyak kasus-kasus yang merugikan para pemegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai akibat dari penggunaan media elektronik dalam transaksi perbankan. Kondisi yang demikian terus berkembang di negara Indonesia, sampai lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pemegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab para pemegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun para pihak banknya sendiri. Metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu dengan memberikan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga dapat tercipta kesejahteraan sosial sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta dapat terciptanya suatu kepastian hukum. Kendala-kendala seperti penyalahgunaan, perampokan dan kegagalan pemakaian dalam penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hendaknya dapat diminimalisir dengan menetapkan suatu sistem kontrol dan pengamanan yang memadai baik pada saat perencanaan, pengembangan, dan penggoperasian sistem kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Apabila timbul sengketa yang merugikan pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maka nasabah dapat melakukan tindakan hukum baik melalui pengadilan yaitu mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum, kelemahan penyelesaian sengketa melaui pengadilan yaitu memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi. Sedangkan tindakan hukum diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyelesaikan sengketa secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa, keuntungannya biaya murah, dan sengketa dapat cepat terselesaikan dengan cara yang sederhana.

Item Type: Article
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:43
Last Modified: 16 Nov 2016 07:43
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7212

Actions (login required)

View Item View Item