TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR

Wulan Sari, Febilita (2006) TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan hukum mengenai perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pemanfaatan teknologi informasi terdapat pula dalam bidang perbankan. Ketidakmampuan bank dalam mengantisipasi pemanfaatan teknologi berupa layanan internet banking dari segi hukum menyebabkan aspek perlindungan hukum menjadi tidak terperhatikan, tidak terkecuali dalam perlindungan atas data pribadi nasabah. Perkembangan yang terjadi saat ini memperlihatkan kecenderungan bahwa tidak adanya perlindungan yang seimbang di antara para pihak terkait dalam pemanfaatan layanan internet banking serta adanya kekhawatiran penyalahgunaan data atas komunikasi online tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang Perbankan mengatur sistem internet banking sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi, kendala-kendala apa yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan layanan internet banking, dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam layanan internet banking mengenai perlindungan atas data pribadi nasabah sebagai wujud pelaksanaan rahasia bank Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perbankan belum secara sepenuhnya mampu mengatur sistem internet banking sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi. Munculnya berbagai kendala seperti aspek teknologi, pihak ketiga dan aspek hukum menjadi faktor penghambat perkembangan internet banking di Indonesia. Nasabah sebagai pihak terkait dapat mengajukan tuntutan melalui proses litigasi di pengadilan perdata apabila ia merasa dirugikan. Salah satu upaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi nasabah, pihak bank menempuh tindakan hukum baik yang bersifat preventif seperti kebijakan internal maupun represif seperti pemblokiran rekening yang data nasabahnya disalahgunakan oleh pihak lain.

Item Type: Article
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:43
Last Modified: 16 Nov 2016 07:43
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7215

Actions (login required)

View Item View Item