TINJAUAN HUKUM TENTANG PERUBAHAN FREKUENSI 800 KE 1900 MEGA HERTZ (MHZ) PADA LAYANAN CODE DIVISION MULTIPLE ACCSESS FREN DAN ESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI JO P

Srimudeni, Endah (2006) TINJAUAN HUKUM TENTANG PERUBAHAN FREKUENSI 800 KE 1900 MEGA HERTZ (MHZ) PADA LAYANAN CODE DIVISION MULTIPLE ACCSESS FREN DAN ESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI JO P.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Antisipasi jangka panjang yang cerdas dan jujur untuk melihat perkembangan teknologi sangat diperlukan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dengan demikian ketika regulasi mencoba mengatur aplikasi teknologi komunikasi generasi ketiga (3G), telekomunikasi seluler dan tanpa kabel di Indonesia tidak lagi kisruh. Sebagai negara yang aktif dalam membina hubungan antar negara atas dasar kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan multilateral menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diikuti. Sejak penandatanganan General Agreement on Trade and Services (GATS), Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi World Trade Organization (WTO). Penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Perubahan frekuensi dari 800 MHz ke 1900 MHz untuk pengimplementasian komunikasi generasi ketiga (3G) menimbulkan beberapa permasalahan hukum diantaranya bagaimana efektifitas Pasal 11 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perubahan frekuensi 800 MHz ke 1900 MHz oleh Operator Code Division Multiple Access Fren dan Esia dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Operator Fren dan Esia terhadap pelanggaran Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 26 Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode analisis data yang di peroleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Pasal 11 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi kurang memenuhi perkembangan di masyarakat, karena tidak mengatur perubahan frekuensi. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Operator Fren dan Esia terhadap pelanggaran Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi didasarkan pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Item Type: Article
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:43
Last Modified: 16 Nov 2016 07:43
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7216

Actions (login required)

View Item View Item