Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB) Di Kota Cimahi

Herlina, Evi (2010) Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB) Di Kota Cimahi.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Kebijakan SIM PKB merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu inovasi untuk pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan diterapkannya kebijakan SIM PKB ini diharapkan dapat membantu kinerja intern pegawai UPTD PKB di Kota Cimahi. Di samping itu, masyarakat akan lebih cepat tepat dan transparan dalam mendapatkan pelayanan PKB di UPTD PKB Kota Cimahi. Evaluasi Kebijakan SIM PKB di Kota Cimahi menyangkut masalah yang menghambat pencapaian hasil dari kebijakan SIM PKB di Kota Cimahi. Adapun indikasi masalah yang ada adalah kurang pemahaman pada pegawai aparatur UPTD PKB Kota Cimahi yang dikarenakan belum menyeluruhnya sosialisasi kebijakan SIM PKB, adanya pencaloan yang membuat resposivitas masyarakat tidak memuaskan dan sering adanya permasalahan terhadap perangkat, sistem komputerisasi yang dikarenakan terhambatnya dalam pendanaan. Sehingga hal tersebut dapat diketahui melalui evaluasi yang dilakukan oleh UPTD PKB di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, observasi serta dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah snowball. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi PKB masa jabatan tahun 2003-2008. Sedangkan untuk masyarakat khususnya para wajib uji, teknik penentuan informan yang digunakan adalah accidental. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan SIM PKB di Kota Cimahi sudah cukup memenuhi kriteria evaluasi, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Karena hal ini terlihat pada belum terpenuhinya kriteria kecukupan dan resposivitas yang berarti tindakan-tindakan yang dilakukan belum dapat memecahkan masalah. Kemudian efektivitas dan efisiensi pun belum tercapai secara optimal. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut mengakibatkan tujuan kebijakan SIM PKB sampai saat ini belum dapat dicapai secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menyarankan adanya keterbukaan dan transparansi antara sasaran kebijakan agar implemetasi dari kebijakan ini dapat menjadikan pelayanan PKB yang cepat, tepat dan transparan.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Sistem Informasi Manajemen, Pengujian kendaraan Bermotor
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2009
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:43
Last Modified: 16 Nov 2016 07:43
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7419

Actions (login required)

View Item View Item