Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Mengubah Sistem Pengaman (Locking Software) pada Telepon Seluler Secara Melawan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fernand, Christian (2010) Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Mengubah Sistem Pengaman (Locking Software) pada Telepon Seluler Secara Melawan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televis, telepon, fax, telepon seluler (handphone) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru, khususnya di kota-kota besar. Selain itu kemajuan teknologi informasi pun membawa pengaruh terhadap muculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru, salah satunya adalah tindakan mengubah sistem pengaman pada telepon seluler secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dalam pasal 27 dan dalam pasal 72 merupakan aturan yang dapat diterapkan pada tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software) secara melawan hukum, sehingga timbul masalah antara lain tentang bagaimana Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta tersebut mengatur tentang tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software) secara melawan hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software). Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif analistis, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis penulis secara yuridis kualitatif agar perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya tidak saling bertentangan, memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan mencapai kepastian hukum yaitu bahwa peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh penguasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat dismpulkan bahwa penerapan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dalam tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software) secara melawan hukum telah memenuhi unsur objektif suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 72 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, yaitu merusak sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak cipta dengan melawan hukum tanpa izin pencipta, sedangkan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana mengenai tindakan mengubah sistem pengaman (locking software) adalah dengan menggunakan Pasal 27 dan Pasal 72 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Hukum Mengenai Tindakan Mengubah Sistem Pengaman (Locking Software) Tepelon Seluler
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2009
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Admin Repository
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:43
Last Modified: 16 Nov 2016 07:43
URI: http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7935

Actions (login required)

View Item View Item