PERANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT DALAM PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SUKABUMI

Wisnur Hidayat, Eka (2006) PERANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT DALAM PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SUKABUMI.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Pentingnya peranan pupuk dalam upaya peningkatan produktifitas dan mutu hasil komoditas pertanian, menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani. Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian yang dilaksanakan pada tahun 2003 dan dilanjutkan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, dimaksudkan untuk membantu petani agar dapat membeli pupuk sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang dapat terjangkau. Adapun masalah yang sering dihadapi oleh petani, adalah ketidakmampuan petani dalam memebeli pupuk yang dirasakan sangat mahal, selain itu penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik dalam penjualan oleh para pengecer yang dirasakan kurang begitu terjangkau oleh para petani secara keseluruhan maupun dalam hal pendistribusian pupuk itu sendiri dalam perjalanannya masih terdapat berbagai penyelundupan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk penjualan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah kepada para penyalur dan pengecer masih saja “dipermainkan” oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang akibatnya harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah setelah melalui beberapa pihak harganya berubah dengan perubahan yang sangat signifikan. Perubahan harga yang terjadi di kios-kios pengecer dirasakan berat oleh para petani, karena jika diperhitungkan hasil panen yang mereka dapat hampir sebagian besar dipergunakan untuk membayar pupuk dan bibit yang mereka gunakan pada saat musim tanam. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan teori pengawasan yang dikutip oleh Sarwono Handayadiningrat menurut pendapat G.R. Terry mengenai fungsi-fungsi manajemen. Tetapi dalam analisa data, penulis hanya menggunakan teori pengawasannya saja dimana proses pengawasan terdiri dari tahapan pelaksanaan, penilaian pelaksanaan dan bila perlu mengadakan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan di lapangan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat dalam mengatasi hambatan yang dialami adalah dengan menerapkan sistem penyuluhan pertanian partisipatif. Penyuluhan pertanian partisipatif merupakan sebuah ciri dari desentralisasi dan memegang peran penting dalam memberdayakan masyarakat desa serta sistem perencanaan bottom-up. Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat dalam mengatasi hambatan yang di hadapi adalah dengan menerapkan sistem pengelolaan mandiri “self-governing” untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan penerapan sistem “self-governing” dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi dan mekanisme pengawasan yang obyektif dan adil, diharapkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi yang efektif ke petani dapat tercapai.

Item Type: Article
Subjects: S1-Final Project > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:43
Last Modified: 16 Nov 2016 07:43
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8008

Actions (login required)

View Item View Item