Manajemen Sumber Daya Manusia Guna Mendukung E-Government Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat (Implementasi SIMPEG-On Line Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006)

Nugraha, Jaka (2007) Manajemen Sumber Daya Manusia Guna Mendukung E-Government Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat (Implementasi SIMPEG-On Line Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006).

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Era otonomi daerah (OTDA) saat ini telah menjadikan ciri khas dari sistem pemerintahan indonesia yang demokrasi, yang merupakan pencerminan keseimbangan pengaturan dalam pelimpahan urusan pusat kepada daerah. Yang mana diawali dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, mengenai otonomi daerah (OTDA). Yang dimana tidaklah lamaUndang-Undang tersebut akhirnya kembali di revisi atau dikaji ulang, yang akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan otonomi daerah lebih mendalam cangkupanya sehingga dalam pelaksanaanya lebih jelas pola tanggung jawabnya. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah (kabupaten/kota) secara proporsional, memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta potensi keanekaragaman daerah. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kesiapan daerah sendiri untuk memperdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia di daerah. Daerah sebagai penyelanggara pemerintahan dibawah kendali pusat tidak terlepas dari peranan sub-sub bagian dari daerah (kecamatan/kewedanan, kelurahan/desa) dalam melaksanakan fungsi organisasi manajemen pemerintahan. Dalam lingkup pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan/desa berperan sebagai bagian dari tubuh daerah itu sendiri dalam mengelola hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama dalam pelayanan publik. Memasuki tahun 2007 yang sesuai dengan program kerja pemerintah ”Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa Menjadikan Provinsi Termaju Di Indonesia Serta Mitra Terdepan Ibu Kota Tahun 2010”, maka perlu didukung dengan pengelolaan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dimana kurangnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya kemajuan suatu daerah dimana kita harus bersaing ketat dengan daerah-daerah lain kalau ingin maju di dalam Era Otonomi Daerah (OTDA) sekarang ini. Diperlukan perubahan perilaku yang konstruktif dan sinergitas antar pelaku pembangunan yang diawali dari peningkatan etos kerja, profesionalisme dan keteladanan dari aparatur pemerintah. Perubahan tersebut tidak hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok saja melainkan untuk kepentingan semua orang terutama masyarakat. Yang dimana semuanya terikat kepada sebuah sistem atau aturan atau alur, sebuah pembangunan memerlukan sebuah sistem informasi manajemen daerah yang sangat baik. Tetapi sebelumnya kita haruslah mengenal satu-persatu agar lebih memahami, yang dimana terlebih dahulu diawali dengan sistem, infomasi dan manajemen.

Item Type: Article
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:44
Last Modified: 16 Nov 2016 07:44
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8669

Actions (login required)

View Item View Item