PERANAN BAGIAN OTONOMI DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA

Adibowo, Rino (2007) PERANAN BAGIAN OTONOMI DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Otonomi daerah diberlakukan pada setiap daerah. Otonomi tersebut memberi daerah kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan otonomi dari pemerintah pusat kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Otonomi daerah dapat terlaksanan sesuai dengan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dengan segala kelebihan dan kekurangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Desa juga mempunyai otonomi sendiri. Otonomi desa adalah otonomi yang asli, otonomi desa sudah lebih awal diterapkan dibandingkan dengan penerapan otonomi daerah karena desa adalah salah satu bentuk pemerintahan yang tertua. Penerapan otonomi bisa dilihat dengan keberadaan desa, keberadaan desa sendiri telah ada sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia ini. Desa sudah berdiri walaupun pada masa itu keberadaan desa masih sangat tradisional atau sederhana belum maju seperti sekarang ini. Selain itu juga dapat dilihat dari segi pemerintahannya desa lebih unggul atau awal dalam menerapkan sistem demokrasi secara langsung dengan diadakannya pemilihan Kuwu/Kepala Desa secara langsung. Bagian otonomi desa sekretariat daerah kabupaten indramayu berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten indramayu Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dan Keputusan Bupati Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah kabupaten indramayu bagian otonomi desa, mempunyai tugas pokok: Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata otonomi desa, pamong dan administrasi desa, pengembangan dan lembaga desa serta pendapatan dan kekayaan desa. Secara umum terdapat suatu persoalan yaitu mengenai pembinaan aparatur pemerintah desa. Kondisi yang dimaksud adalah adanya sikap dan mental yang kurang baik di dalam melaksanakan suatu demokrasi ditingkat desa, seperti dalam rangka pemilihan kepala desa/kuwu banyak sekali terlihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing kandidat untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan adanya pembinaan kepada aparatur pemerintah desa atau pamong praja agar hal-hal tersebut dapat diperbaiki. Pembinaan aparatur pemerintah desa tersebut dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparatur pemerintah desa, khususnya dalam hal ini kepala desa/kuwu sebagai pemimpin desa. Selain diberikan pelatihan-pelatihan, aparatur pemerintah desa juga diberi pembekalan bagi para Kuwu/Kepala Desa dan anggota BPD yang sudah terbentuk dan disahkan guna menerima petunjuk teknis yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan tersebut dilakukan dengan tujuan agar aparatur pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat melayani masyarakatnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Selain itu juga ada beberapa masalah yang ditemukan pada aparatur pemerintah desa, antara lain: 1. keterbatasan tingkat kemampuan/keterampilan aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, kondisi tersebut akan mengakibatkan: terbatasnya kemampuan mengembangkan idealisme, terbatasnya kemampuan menjabarkan kebijakan dari tingkat atas, kurangnya mengusai terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku. 2. kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (krisis kepemimpinan), disebabkan karena: keterbatasan pengetahuan kuwu/kepala desa/pamong desa dan BPD terhadap tugas dan fungsi (Perda-perda dan aturan yang lebih tinggi), pelayanan pamong desa yang kurang prima, masih terjadi kesalahpahaman antara BPD dan Kuwu/Kepala Desa terhadap pelaksanaan dan tugas masing-masing. Pemecahan atau cara mengatasi permasalahan yang terjadi maka sub bagian pamong desa dan administrasi desa menyelenggarakan: Pertama, pelatihan dan pembekalan bagi para Kuwu/Kepala Desa dan anggota BPD yang sudah terbentuk dan disahkan guna menerima petunjuk teknis yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Udang-undang Nomor 32 tahun 2004 serta peraturan daerah yang sudah diundangkan pada lembaran daerah maupun kebijakan dari pemerintah kabupaten indramayu. Kedua, diberikan pemantapan tugas dan fungsi berdasarkan perda-perda dan aturan yang lebih tinggi sehingga diharapkan terjadinya sinergitas kinerja antara Kuwu dan BPD. Ketiga, disarankan kepada pamong desa/Kuwu agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat jangan terlalu ditunda-tunda dan diberiakan buku-buku mengenai administrasi pemerintahan desa sesuai petunjuk Kepmendagri demi meningkatkan pelayanan. Peristiwa di atas menunjukan bahwa keprofesionalan sangat diperlukan terutama bagi aparatur pemerintah desa hal tersebut dilakukan agar dapat mewujudkan visi yang ada, keprofesionalan tidak hanya dalam menyusun perencanaan dan program saja melainkan bersikap profesional dalam melaksanakan perencanaan dan program yang telah disepakati bersama.

Item Type: Article
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:44
Last Modified: 16 Nov 2016 07:44
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8675

Actions (login required)

View Item View Item