PERENCANAAN KEBIJAKAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDUNG 2004-2008

Suratman, Ade (2007) PERENCANAAN KEBIJAKAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDUNG 2004-2008.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Menghadapi era globalisasi dewasa ini, kota Bandung memiliki berbagai keterbatasan baik yang menyangkut fisik kota maupun sumber daya manusia (SDM), peraturan, dan perundangan serta birokrasi pemerintahan. Di bidang infrastruktur dan utilitas kota, saat ini terjadi ketidakseimbangan antara penyediaannya dengan dinamika aktivitas kota, sehingga tingkat pelayanannya menjadi tidak optimal. Dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dipersiapkan tenaga-tenaga yang dapat berkompetisi dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri. Demikian pula dengan aspek peraturan dan perundang-undangan serta birokrasi belum sepenuhnya memberikan pelayanan publik yang baik buat masyarakat. Keterbatasan kemampuan kinerja pemerintah kota Bandung dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Secara internal faktor-faktor keterbatasan sumber daya manusia, hambatan birokrasi dan keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan merupakan kendala yang harus segera disikapi. Kemampuan Aparatur dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan akan berkembang di masyarakat merupakan tuntutan yang harus segera dipenuhi dalam rangka perwujudan Pemerintahan yang baik (Good Governance). Selain permasalahan birokrasi. Hal lain yang menjadi kendala pembangunan adalah adanya keterbatasan pembiayaan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD pemerintah kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang “Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah”, setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai tolak ukur penilaian Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah yang dimaksud maka Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung. Renstra adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan daerah. Renstra juga merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Adapun pembentukan Renstra mengacu pada pola dasar pembangunan daerah, program pembangunan daerah, indikator analisis tentang situasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi, indeks regional, dan kebijakan jangka menengah. Hal tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Renstra kota Bandung merupakan pedoman arah bagi seluruh dimensi Kebijakan Pemerintah Kota bandung pada periode tahun 2004-2008 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Bandung. Pembangunan kota Bandung merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan nasional. Pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai masalah dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota. Untuk membangun komitmen dan keinginan sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandung yaitu harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan Pemerintah Kota dalam periode kedepan dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang yang dimungkinkan tejadi baik yang berupa tantangan , kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk untuk melaksanakan berbagai Kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakat pun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka pemerintah kota bandung harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan publik yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan atau pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan kota. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat maka penulis menyusun laporan KKL dengan judul “PERENCANAAN KEBIJAKAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDUNG 2004-2008”.

Item Type: Article
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:44
Last Modified: 16 Nov 2016 07:44
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8683

Actions (login required)

View Item View Item