IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO. 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK DI KOTA BANDUNG TAHUN 2005

Samon Bura, Simon (2007) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO. 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK DI KOTA BANDUNG TAHUN 2005.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Negara merupakan suatu kesatuan dari kekuasaan politik. Suatu negara terbentuk oleh karena adanya unsur-unsur yang telah termuat di dalamnya seperti wilayah, penduduk, pemerintahan dan kedaulatan. Salah satu unsur yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah penduduk. Negara mempunyai penduduk dan kekuasaan yang menjangkau semua penduduk di wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukan beberapa ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain. Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada ini tidak menutup kemungkinan untuk menjamin terwujudnya persatuan bangsa. Keanekaragaman yang ada di negara ini mencerminkan pula eksistensi jumlah penduduk Indonesia yang pada setiap saat terus berubah. Pada setiap daerah tingkat perubahan penduduk terus saja terjadi. Hal ini diakibatkan oleh adanya tingkat kelahiran, kematian, dan juga adanya proses transmigrasi. Perubahan penduduk ini menuntut adanya proses pengaturan demi menjamin ketertiban administrasi dan untuk memperoleh data kependudukan yang akurat sebagai dasar mengambil keputusan. Alasan ini yang menjadikan pemerintah setempat untuk dapat mencari jalan untuk melakukan penertiban dan pencatatan kependudukan. Dalam era otonomi semua menghendaki agar daerah mampu berusaha dalam mencari sumber penerimaan yang dapat menambah pandapatan daerah serta membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan. Daerah menetapkan pajak dan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari dalam derah itu sendiri. Pemberian kewenangan kepada derah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbaagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu alternatif yang dilakukan dalam pemungutan retribusi adalah pemerintah daerah akan melakukan pendataan penduduk. Pendataan penduduk ini akan diikuti dengan pengadaan Kartu Tanda Penduduk. Kartu Tanda Penduduk dan catatan sipil lain merupakan suatu syarat bagi seorang penduduk Indonesia yang telah berumur tujuh belas tahun ke atas. Kartu Tanda Penduduk dan catatan sipil lain juga merupakan sebagai suatu kartu identitas dimana kita dapat menunjukan kepada orang lain bahwa kita adalah seorang warga Negara Indonesia. Disamping itu juga Kartu Tanda Penduduk dan catatan sipil lain menjadi suatu syarat dalam mengurus suatu keperluan yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan. Bagi semua warga Negara indonesia, Kartu Tanda Penduduk sangat berarti untuk berbagai urusan tetapi sangat susah digapai untuk memilikinya. Ini semua karena untuk pengurusannya perlu nilai rupiah yang tidak sedikit. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung di tuliskan bahwa, Untuk penerbitan KTP, dikenakan biaya sebesar Rp.50.000 (WNA) dan WNI Rp. 5.000. Namun kenyataan membuktikan lain karena tarif retribusi yang di minta melebihi batas normal seperti yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Bandung. Pada sisi lain persoalan birokrasi juga akan muncul. Hal ini terjadi karena seorang warga Negara bisa mencari jalan lain untuk mendapatkan Karti Identitas tersebut. Salah satu jalan yang ditempuh adalah lewat jalur yang tidak resmi yang dianggap mempermudah penerbitan Kartu Tanda penduduk tersebut. Langkah tersebut di atas merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum yang ada sekaligus akan memupuk patologi birokrasi. Hal ini dirasa kurang efektif dan harus dibersihkan karena tidak menjamin efisiensi implementasi kebijakan Peraturan Daerah kota Bandung tentang Retribusi Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk. Hal ini bisa timbul karena tidak sesuai dengan visi Dinas Kependudukan Kota Bandung yaitu terwujudnya pelayanan prima melalui penyelenggaraan kependudukan dan juga misinya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tindakan Pemerintah Kodya Bandung yang melakukan penyisiran di seluruh pemukiman yang kebanyakan adalah para pendatang dan juga pusat-pusat keramaian Kota Bandung merupakan salah satu hal positif yang harus di diakui. Hal ini terjadi karena mereka menilai bahwa para warga tidak mentaati peraturan daerah Kota bandung dan karena itu semua warga yang tidak mermiliki KTP, dijaring kemudian didenda sebesar Rp.50.000 tanpa ada Surat Pengantar lain. Namun ada satu hal yang yang menjadi pertanyaanya adalah, kenapa tidak langsung menerbitkan KTP Kota Bandung. karena jika melihat dari harga penerbitan KTP yang dikeluarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.25 Tahun 2001, harga Rp.50.000 sudah lebih dari harga sebenarnya yaitu, Rp.5.000. Peristiwa ini menjadi persoalan publik yang menimbulkan banyak kontroversi diantara para warga dan pemerintah. Pada satu sisi persoalan ini merupakan langkah awal penertiban penduduk yang kadang terus berkembang tanpa ada kejelasan identitas dan pencatatan pada kantor catatan sipil. Namun pada sisi lain bisa muncul pertanyaan tentang adanya penduduk yang telah memiliki KTP nasional dan harus mempunyai satu KTP di tempat di mana seorang warga ada sebagai seorang penduduk sementara. Sedangkan pada masa-masa sebelumnya seorang warga dilarang untuk memiliki KTP lebih dari satu dengan maksud untuk mengantisipasi agar seorang warga yang apabila telah melakukan tindak kriminalitas di suatu daerah dan akan melarikan diri ke daerah lain dan menggunakan kartu identitas yang berbeda.

Item Type: Article
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:44
Last Modified: 16 Nov 2016 07:44
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/8691

Actions (login required)

View Item View Item