Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) PAda Dinas Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung

G S, Hadiwijaya (2016) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) PAda Dinas Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Sistem informasi menjadi vital untuk menjalankan bisnis harian serta mencapai tujuan bisnis dan tujuan strategi. Sama halnya dengan kebutuhan sistem informasi di sektor swasta, di sector pemerintahan kebutuhan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer (computer based information system) tak terkecuali dalam hal pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, kegiatan pengendalian berupa pengelolaan sistem informasi adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan demi menjamin suatu aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh Instansi Pemerintah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan dapat memberikan jaminan pengendalian intern yang memadai. (Fuad Budiman, Fefri Indra Arza, 2013) Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik negara dan daerah serta mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan berkaitan dengan tata kelola pengelolaan barang milik negara/daerah yang baik. Sejalan juga dengan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik negara dan daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah, yang mengatur pemisahan fungsi antara pengelola barang dan pengguna barang, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam kaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut, menuntut adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Namun demikian dengan adanya perubahan peraturan menyangkut pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah kesulitan dalam mengimplementasikan pengelolaan barang milik daerah secara optimal. (Tim Pengembang Aplikasi Simda, 2007)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Sistem Informasi Manajemen
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2015
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:35
Last Modified: 16 Nov 2016 07:35
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/886

Actions (login required)

View Item View Item