Firmansyah, Deri (2007) PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA) KOTA BANDUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
Dalam era globalisasi dan persaingan pasar bebas, negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Salah satu sumber keuangan negara yang potensial adalah pajak, karena itu untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peranan aktif para warga negara untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. sebagai salah satu penerimaan negara sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif lebih stabil. Dalam era otonomi daerah sekarang ini dimana daerah mempunyai kesiapan dan kekuasan yang berbeda-beda dalam sumber dana dan sumber daya masyarakatnya. Daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu harus menasionalisasikan pengeluaran dan penerimaan serta manajemen keuangan disekitar jajaran birokrasi. Sejalan dengan itu, untuk kelancaran dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah Kota Bandung sebagai daerah otonomi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, dengan titik berat diletakan kepada daerah Kab/Kota, maka diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari pemungutan/penarikan pajak reklame, agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang memperoleh pendapatannya dari hasil pemungutan pajak daerah yaitu dari badan, organisasi dan atau perusahaan yang meneyelenggarakan dan memasang reklame diwilayah tertentu di Kota Bandung sesuai dengan pemanfaatan yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame. Beberapa pajak rekalme yang dihasilkan ini misalnya reklame papan/billboard/video visual/megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Reklame tersebut dipungut pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-undang yang nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Salah satu komponen yang harus diperhatikan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk memperoleh pendapatan hasil pajak adalah prosedur pemungutan pajak, dimana prosedur pemungutan pajak merupakan salah satu cara penarikan atau pemungutan pajak yang baik sebagai tolok ukur efektivitas pengendalian pemungutan pajak reklame. Prosedur pemungutan pajak reklame dilihat dari segi akuntansi dapat diartikan sebagai cara yang efektif dan efisien untuk menjamin ketertiban dan kelancaran administrasi bagi wajib pajak reklame yang akan membayar pajak terutang pada tahun berjalan. Sehingga diharapkan pelanggaran dan perlawanan terhadap pajak reklame tidak ada atau paling tidak bisa ditekan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan lembaga pemerintah daerah yang kegiatan usahanya meliputi pemungutan, pengumpulan dan memasukan pendapatan daerah ke kas daerah secara maksimum terhadap sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan kebijakan daerah yang diterapkan oleh Walikota/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan yang dilakukan diantaranya pemungutan pajak daerah, seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam keputusan menteri dalam negeri No. 23 Mei 1989 adalah berkedudukan sebagaimana unsur pelaksanaan pemerintahan Kota Bandung di bidang pendapatan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam kerja praktek ini tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tinjauan prosedur pemungutan pajak reklame, dengan judul: “PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9064 |
Actions (login required)
 |
View Item |
