TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA PERWAKILAN XI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG

Suryani, Ani (2007) TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA PERWAKILAN XI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan dan menilai kinerja organisasi. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga- lembaga pemerintah maka diperlukan sistem ataupun prosedur pemeriksaan yang jelas agar pemeriksaan atas laporan keuangan sektor publik tersebut dilaksanakan secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan ( SAP ). Fungsi pemeriksaan hendaknya diserahkan kepada lembaga pemeriksa yang sifatnya independen serta memiliki otoritas dan keahlian profesional seperti BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ), BPKP ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ), atau akuntan publik yang independen. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua materi, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Didalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pihak yang wajib menyusun laporan keuangan daerah adalah kepala daerah. Berdasarkan pasal 31 ayat ( 1 ) UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, BPK – RI diberikan amanat untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan didorong rasa ingin tahu dari penulis, Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul dalam laporan kerja praktek ini sebagai berikut : “ TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA PERWAKILAN XI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG ”.

Item Type: Article
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:45
Last Modified: 16 Nov 2016 07:45
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9070

Actions (login required)

View Item View Item