PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA

Oktavia Sari P, Dian (2007) PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual mutlak perlu dilaksanakannya pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan salah satu usaha untuk pencapaian tingkatan hidup yang lebih tinggi dengan mendayagunakan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kegiatan pemerintah sejalan dengan lajunya pembangunan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka dibutuhkan dana, guna pembiayaan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia ini sangat memerlukan partisipasi dari rakyat. Dana untuk pembangunan tersebut sebagian dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak), sedangkan untuk menutupi kekurangannya masih diperlukan bantuan dari luar negeri. Potensi sumber dana yang masih berpeluang memberi kontribusi peningkatan pendapatan negara adalah dari sektor perpajakan. Pajak sangat erat hubungannya dengan pembangunan nasional dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan. Dengan adanya ketetapan peraturan perpajakan, maka pajak telah memberikan prestasi yang cukup baik dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sistem dan prosedur perpajakan meningkatkan pendapatan negara yang terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaaan sistem administrasi. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus ditingkatkan melalui peningkatan motivasi, penerangan, penyuluhan, pendidikan secara dini serta langkah keteladanan. Peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan dari aparatur negara serta dengan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah diketahui dalam sistem perpajakan yang baru ini, pemerintah menerapkan sistem baru dalam pelaksanaan pemungutan dan pelaporan perpajakan yang dikenal dengan nama Self Assessment System. Sistem ini merupakan pembaharuan dari sistem lama yaitu Official Assessment System. Dimana aparatur perpajakan yang menentukan besarnya pajak terhutang bagi wajib pajak. Self Assessment System ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang, menyetor dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak terhutang dan yang telah dibayar, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu wujud pelaksanaan Self Assessment System ini adalah diperbolehkannya wajib pajak melakukan angsuran kewajiban perpajakannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang tertuang dalam pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Penerapan ini diharapkan dapat meringankan kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga di akhir tahun atau masa pajak tidak merasa terbebani atas pajak yang ditanggungnya. Tujuan lain dari penerapan angsuran ini adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pembayaran angsuran PPh pasal 25 beserta penerapan sanksinya akan dituangkan dalam bentuk laporan kerja praktek yang akan dibuat dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA.”

Item Type: Article
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:45
Last Modified: 16 Nov 2016 07:45
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9081

Actions (login required)

View Item View Item