Winarti, Sri (2007) TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK HIBURAN PADA SUB DINAS PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjungjung tinggi hak dan kewajiban Warga Negara, oleh karena itu Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap Warga Negara yang merupakan peran serta dalam pembiayaan Pembangunan Nasional. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana amanat dari GBHN, diperlukan adanya peningkatan, pengarahan, serta pemanfaatan sumber daya dan dana dari masyarakat diantaranya dengan memasyarakatkan pajak. Penerapan pajak dalam pembangunan nasional dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi membiayai pembangunan sesuai kemampuan untuk menciptakan iklim perekonomian yang menjunjung peningkatan penanaman modal terutama disaat kritis ekonomi seperti ini. Kemandirian pembiayaan pembangunan dimungkinkan apabila penerimaan Negara dari sector pajak dapat terus ditingkatkan. Peran serta dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan pula. Dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak yang jumlahnya makin lama makin membesar, pendapatan Wajib Pajak berkurang dikarenakan kritis ekonomi yang berkepanjangan yang otomatis berdampak langsung pada pendapatan negara yang berasal dari pajak karena banyak Wajib Pajak yang sulit menunaikan kewajiban membayar pajak. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini Pemerintah Daerah menghimbau masyarakat agar lebih memahami akan pentingnya peningkatan dan penggalian penerimaan daerah khususnya yang berasal dari sector pajak, sehingga masyarakat dapat lebih menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas tentunya tidak lepas dari peran serta pemerintah dalam menjalankan kewajiban yaitu memberikan timbal balik yang sifatnya tidak langsung antara lain perwujudan dalam bentuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditunjukan untuk kepentingan umum. Adapun salah satu pajak yang menjadi sasaran Pemerintah Daerah adalah pajak hiburan yang dikenakan kepada Wajib Pajak perorangan atau badan, dimana pajak hiburan ini sifatnya wajib dan dapat dilaksanakan bagi suatu badan yang menyelenggarakannya, dalam arti Wajib Pajak harus membayar pajak secara teratur pada waktu yang telah ditentukan kepada pemerintah melalui pembayaran ke kas Negara. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No.11 Tahun 2000 tentang pajak hiburan, maka Pemerintah Daerah berhak untuk memungut pajak atas penyelenggaraan tempat – tempat hiburan dan berhak untuk memberikan sanksi jika Wajib Pajak tidak atau lalai membayar pajak. Sehubungan dengan hal masalah ini, maka di dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini penulis mengambil judul : “TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK HIBURAN PADA SUB DINAS PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9087 |
Actions (login required)
 |
View Item |
