PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA SUB DINAS SARANA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA BARAT

Maemunah, Siti (2007) PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA SUB DINAS SARANA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA BARAT.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Dalam era globalisasi sekarang ini perkembangan dunia bisnis sangat pesat dan persaingan dunia bisnis semakin komplek. Dengan adanya persaingan tersebut, maka dituntut pula untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat. Salah satu informasi yang diperlukan dan dianggap penting bagi perusahaan adalah informasi keuangan, sebab informasi dikatakan sangat berpengaruh bagi distribusi dan efesiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi di suatu perusahaan, yang menjadi bagian terpenting dari informasi akuntansi adalah data mengenai pemasukan kas. Pada masa sekarang ini Negara Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi, dimana kita mengalami krisis dari segala bidang, Seperti krisis ekonomi, sosial, politik, krisis etika dan lain-lain. Dimana pada saat ini etika dan norma pada masyarakat Indonesia sudah berkurang bahkan hampir hilang, contoh kecil krisis ekonomi yang sering kita temukan dikalangan pemerintahan khususnya pada instansi-instansi pemerintahan atau perkantoran adalah penyelewengan pencatatan penerimaaan kas. Dalam mengatasi masalah tersebut diatas, maka sangat diperlukan suatu sistem akuntansi penerimaan kas, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengamankan dan memberikan perlindungan terhadap aktiva milik perusahaan/instansi dari kerugian akibat kecurangan, kelalaian dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak di sengaja didalam kegiatan perusahaan/instansi. Maka dari itu salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini adalah dengan adanya pengembangan profesi untuk menjadikan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas terutama untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah. Menunjang upaya diatas maka Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat mempunyai visi yang mengacu kepada visi Pemerintah Propinsi Jawa Barat yaitu”Jawa Barat Dengan Iman dan Takwa Sebagai Propinsi termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010.” Dinas membangun visi “ Perhubungan Terpadu Sebagai Pendorong Utama Pembangunan Jawa Barat 2005.” Pengertian terpadu adalah terwujudnya sistem perhubungan yang saling menunjang intra dan antar moda (Darat, Laut, Udara) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) dan keterpaduan penyelenggaraan perhubungan antar pemerintahan ataupun pihak swasta. Sedangkan yang dimaksud pengertian pendorong utama adalah sebagai salah satu mata rantai pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mampu memperlancar terhadap kegiatan sektor-sektor lainnya, mengarah kepada aspek kesejahteraan masyarakat dan kompetisi global. Peranan Dinas Perhubungan adalah sebagai pelaku utama dalam mewujudkan perhubungan terpadu 2010. Dan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat menetapkan Misi sebagai berikut: 1. Mengintegrasikan penyelenggaraan Perhubungan melalui konsolidasi dan penataan ketatalaksanaan sejalan dengan Otonomi Daerah. 2. Memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang berdimensi kelancaran dan keselamatan penyelenggara perhubungan melalui koordinasi pembangunan lintas sektoral dan terciptanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan. 3. Mengembangkan Sistem Perhubungan Terpadu yang mampu mendukung percepatan pembangunan ekonomi berskala lokal, regional dan nasional melalui pembangunan Sistem Informasi Manajemen perhubungan dan pemanfaatan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) perhubungan. Hal tersebut dapat mengurangi penyelewengan-penyelewengan diantaranya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sekarang ini sedang disoroti oleh masyarakat, banyak masyarakat yang tidak mau hal tersebut terjadi pada instansi-instansi pemerintahan. Untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan pada pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat maka diperlukan sistem dan prosedur penerimaan dana atau anggaran yang tepat dan baik, mengingat pentingnya masalah tersebut maka dalam membuat laporan kuliah kerja praktek ini penulis tertarik untuk mengangkat judul: “PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA SUB DINAS SARANA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA BARAT”

Item Type: Article
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:45
Last Modified: 16 Nov 2016 07:45
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9125

Actions (login required)

View Item View Item