PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DI SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

Yoga Pangestu, Yogi (2007) PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DI SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Kerja praktek merupakan salah satu syarat untuk menempuh program studi Strata-I, dimana penulis memilih Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Provinsi Jawa Barat sebagai tempat kerja praktek dan penulis ditempatkan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.. Dalam rangka mewujudkan kelangsungan aktifitas suatu perusahaan, maka dibutuhkan suatu manajemen yang baik dan dapat bekerja secara efektif. Untuk itu manajemen dituntut lebih responsive terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi karena manajemen merupakan salah satu unsur yang memberi corak terhadap perkembangan perusahaan. Dan untuk dapat mengembangkan suatu perusahaan diperlukan adanya Prosedur Penerbiatan Surat Perintah Pencairan Dana. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat melaksanakan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pegawai yang memerlukan bantuan dana dari perusahaan, selain itu Surat Perintah Pencairan Dana Digunakan untuk kepentingan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Perusahaan. Namun pada prakteknya pencairan dana yang diberikan pada pegawai kadang terdapat kecurangan baik dalam penggunaan dana yang digunakan maupun dalam pemberian dana terhadap pegawai yang kurang tepat, karena dana yang dicairkan perusahaan kepada pegawai harus digunakan sebaik-baiknya dan untuk kepentingan yang mendesak. Salah satu hal yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang diharapkan agar tidak terjadi kekacauan sistem, dengan adanya prosedur dan taat prosedur tersebut diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan lancar (tertib administrasi). Kebijakan ini dilakukukan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Provinsi Jawa Barat supaya dana yang dicairkan tepat sasaran dan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dan penyalahgunaan dalam pencairan dana. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana adalah operasi tulis menulis yang berurutan dan biasanya menyangkut beberapa orang dalam suatu atau beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi yang berulang-ulang dalam hal penerbiatan surat perintah pencairan dana kepada pegawai.

Item Type: Article
Subjects: Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Manajemen > 2006
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1)
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:46
Last Modified: 16 Nov 2016 07:46
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9740

Actions (login required)

View Item View Item