Baasith Awaludin, Mochamad (2014) Peran Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Full text not available from this repository.Abstract
Masalah tanah semakin hari tidak berkurang malah semakin banyak kasus sengketa di Negara ini. Hal ini disebabkan karena luas tanah tidak akan bertambah, akan tetapi makin berkurang seiring semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan tanah untuk pembangunan, hal demikian yang menyebabkan penguasaan tanah apabila tidak ditangani serius akan menimbulkan persengketaan, karena semua orang tentunya membutuhkan tanah untuk rumah tinggal, lapangan pekerjaan serta pertanian. Pembangunan yang terus meningkat membawa dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan dan pertanian. Pesatnya pertumbuhan penduduk diikuti meluasnya aktivitas pembangunan serta berbagai kepentingan manusia yang membutuhkan tanah cenderung mengakibatkan terjadinya peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah. Meningkatnya kasus-kasus di bidang pertanahan merupakan dampak negatif dan semakin meningkatnya intensitas perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. Dikarenakan setiap sektor memerlukan ketersediaan tanah yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, di lain pihak masyarakat menuntut adanya keadilan dalam pelayanan dan menuntut jaminan kepastian hukum serta memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya dibidang pertanahan yang semakin meningkat pula. Metode yang digunakan untuk penelitian dalam upaya penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah Metode Penelitian Historis yaitu prosedur pemecahan masalah yang berguna sebagai data atau informasi yang lengkap dan akurat bagi permasalahan yang diteliti. Metode penelitian itu sendiri adalah suatu cara pengadaan dan pengumpulan data sebagai langkah kerja yang akan dijelaskan dalam penelitian sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam menangani Sengketa konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai pelaksana kegiatan tersebut diharapkan dapat mengatur pelaksanaan mediasi. Secara umum dapat diketahui bahwa Sengketa konflik dan Perkara di Kantor Pertanahan Kota Bandung berjalan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Maksud diadakannya Mediasi sengketa tanah adalah sebagai proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator menfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi perdamaian yang saling menguntungkan bagi para pihak.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Badan Pertanahan Nasional, Sengketa Tanah, UUD Nomor 5 Tahun 1960 |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Hukum > 2014 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:08 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:08 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/27716 |
Actions (login required)
 |
View Item |
