Christian Joshua, Freehenddy (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Melakukan Penahanan Tersangka Ditahan Kantor Kepolisian Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Kewenangan penyidik kepolisian ada dalam bentuk tertulis (Hirarki Perundang-undangan) dan tidak tertulis seperti Diskresi. Permasalahan yang diangkat peneliti ini timbul karena adanya kesalahpahaman dan kekeliruan antara Kepolisian dengan masyarakat dalam hal penempatan tersangka di tahanan kantor Kepolisian. Tindakan tersebut secara tidak langsung membuat efektabilitas Kepolisian menjadi turun dengan belum adanya dasar hukum yang jelas untuk mengatur tentang penempatan tersangka di tahanan kantor Kepolisian. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana dasar hukum kewenangan penyidik dalam menempatkan tersangka di tahanan kantor Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bagaimana proses penyampaian informasi atas setiap dibuatnya atau dirubahnya suatu perundang-undangan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang diteliti tentang kewenangan penyidik Kepolisian dalam menempatkan tersangka di kantor Kepolisian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan serta hasil wawancara menggunakan metode yuridis kualitatif kemudian dianalisis secara deskriptif analitis tinjauan yuridis terhadap kewenangan penyidik dalam menempatkan tersangka di tahanan kantor Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa, dasar yang dipegang Polisi yaitu Pasal 20 sampai Pasal 25 KUHAP serta penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf a. Selain daripada itu belum ada dasar hukum yang pasti mengenai penempatan tersangka di kantor Kepolisian serta kurangnya sosialisasi tentang perkembangan hukum kepada masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tinjauan Yuridis, Dasar hukum, Penahanan |
| Subjects: | ?? UNIK1539 ?? |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:24 |
| Last Modified: | 31 Jan 2019 10:24 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58962 |
Actions (login required)
 |
View Item |
