LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Rochaeni, Neni (2007) LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Full text not available from this repository.

Abstract

Sejak tahun 1998 kota Bandung menetapkan tanggal 25 September sebagai “Hari jadi Kota Bandung”. Sebelumnya, terdapat beberapa pandangan tentang Hari jadi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengidentikkan hari jadi dengan tanggal pembentukan Gemeente Bandung (1 April 1906). Beberapa waktu lamanya tanggal 1 April diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. Sementara itu dikalangan masyarakat ada anggapan bahwa hari jadi Kota Bandung adalah 25 Mei dengan kata lain, sebelum tahun 1998 pemahaman tentang hari jadi Kota Bandung sangat simpang siur, itu terjadi akibat proses sejarah berdirinya tidak atau belum dipahami secara jelas. Hal itu dapat dipahami karena Kota Bandung adalah salah satu Kota di Indonesia yang usianya sudah tua. Menyadari akan pentingnya pelurusan sejarah agar tidak mewariskan sejarah yang keliru (salah) kepada generasi penerus, sejak tahun 1997 pemerintah Kota Bandung berusaha untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang benar berdasarkan pembuktian fakta dan sejarah. Usaha itu melalui seminar (10 Maret 1997) sarasehan (22 Januari 1998), ditindaklanjuti oleh beberapa diskusi. Diskusi difokusksan pada pembahasan tiga buah sumber tertulis yaitu, surat Daendels tertanggal 23 Mei 1810, naskah sadjadah Bandung dan tulisan melibatkan beberapa pakar di berbagai bidang seperti sajarawan, pakar pemerintahan, budayawan, dan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Selanjutnya dibentuk tim kerja untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian itu menghasilkan tanggal 25 September 1810 sebagal “ Hari Jadi Kota Bandung’. Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan kabupaten Bandung, Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung berdiri sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Ia memerintah Kabupaten Bandung yang beribu Kota di Krapak atau Bojong Asih (sekarang Dayeuh Kolot). kira-kira 11 km ke arah selatan Kota Bandung sekarang. Di tempat itu pemerintah Kabupatan Bandung berlangsung hingga abad ke-19. Bupati yang memerintah Kabupaten di Krapyak berjumlah 6 orang secara turun temurun yaitu, Tumenggung Wiraangunangun (hingga tahun 1681), Tumenggung Ardi Kusuma (1681-1704), Tumenggung Anggadiredja N (1714- 1763), R.A Wiranatakusumah N (1794-1829). (Volk Almanak Soenda 1992 dan Encylopaedie Van Naderladsch - Indie 1927: 355-358). Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh R.A Wiranatakusumah N atau pada akhir 1799 kekuasaan kompeni di Nusantara diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda yang waktu itu diakui oleh Perancis. Pemerintahan di Nusantara dilaksanakan oleh perwakilan kerajaan Belanda dengan nama Pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh seorang Gubemur Jendral, dengan Gubernur Jendral pertama yaitu Herma Willem Daendels (1808-1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan pulau jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang waktu itu telah menduduki India. Untuk kepentingan tugasnya itu Daendels membangun Jalan Raya Pos (De Grote postweg) dari Anyer di ujung Jawa Barat hingga Penarikan di Ujung Jawa Timur (1000. km), pembangunan jalan itu dilakukan oleh Rakyat dengan kerja rodi (kerja paksa). Di daerah priangan, jalan raya pos mulai dibangun pertengahan 1808 dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang sudah ada di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parakan Muncang, temyata daerah itu berjauhan dengan Ibukota Kabupaten. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya dan agar pejabat pemerintahan kolonial Belanda mudah mendatangi Kantor Bupati, Daendels mulai suratnya tanggal 25 Mel 1810 meminta kepada kedua Bupati yang bersangkutan agar memindahkan Ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan ketepi sungai Cikapundung (pusat Kota Bandung sekarang) dan Ibukota Parakan Muncang ke Andawak (daerah Tanjungsari sekarang). Rupanya Daendels tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar Bupati Bandung sudah merencanakan memindahkan Ibukota Kabupaten Bandung. bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat Pemerintahan Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan yang terletak ditepi barat sungai Cikapundung ditepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang). Alasannya pemindahan Ibukota itu karena Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan. Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809 Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal Ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti sekarang) kemudian pindah ke Balubur Hilir agar lebih dekat ke tempat pekerjaan untuk memimpin sejumlah deyatoya membangun “Kota”. Namun Balubur Hilir pun dirasakan masih cukup jauh dari sungai Cikapundung, maka Bupati pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kota Bandung dibangun akan tetapi Kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan Kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati R.A Wiranatakusumah N adalah pendiri Kota Bandung (The Founding Father). Kota Bandung diresmikan sebagai Ibu kota baru kabupaten dengan Belsuit (surat keputusan) tanggal 25 September 1810. ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukan fakta lebih akurat mengenai berdirinya Kota Bandung, maka tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggungjawabkan validitasnya sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”. Tanggal hari jadi Kota Bandung telah disahkan Oleh DPRD Kota Bandung dalam perda (peraturan Daerah) No. 35 Tahun 1998, dengan demikian tanggal 1 April yang beberapa tahun lamanya (sebelum tahun 1998) bisa diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Bandung bukan lagi sebagai hari jadi Kota Bandung, karena tanggal 1 April 1906 ternyata adalah tanggal pembentukan Gemeente Bandung (sekarang pemerintah Kota Bandung). Sejak Kota Bandung berdiri sejak tahun 1864, Kota Bandung hanya berfungsi sebagai Ibu kota Kabupaten. Kota itu sepenuhnya diperintah oleh R.A Wiranatakusumah N dan dilanjutkan oleh Bupati R.AWiranatakusumah NI (1829-1846) dan R.A Wiranatakusumah IV tepatnya tanggal 7 Agustus 1846, Kota Bandung juga berfungsi sebagai Ibukota Karesidenan Priangan menggantikan Kota Cianjur yang rusak berat akibat meletusnya Gunung Gede. Dengan demikian, sejak itu di Kota Bandung terjadi dualisme pemerintahan, yakni berlangsung Pemerintahan Kabupaten (Pemerintahan Tradisional) dan Pemerintah Karesidenan (Pemerintahan Kolonial), hal ini berlangsung sampai Kota Bandung menjadi Kota berpemerintahan otonom yang disebut Gemeente (1 April 1906). Gemeente Bandung dibentuk pada waktu Kabupaten Bandung diperintah oleh Bupati ke-10 yaitu R.A.A Martanegara (1893-1918) pengganti Bupati R A Kusuma Dilaga (1874-1893). Dengan berdirinya daerah Gemeente, maka Kota Bandung berlangsung tiga bentuk pemerintahan Gemeente, sebagai pemerintahan yang bersifat otonom, lebih dominan daripada dua pemerintahan lain di Kota Bandung. Pengelolaan Kota sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Gemeente, namun dalam prakteknya Bupati tetap turut berperan dalam kapasitas sebagai anggota dewan kota (Gemeente Road).

Item Type:	Article
Subjects:	Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Public Relations > 2007
Divisions:	Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Depositing User:	Admin Repository
Date Deposited:	16 Nov 2016 07:45
Last Modified:	16 Nov 2016 07:45
URI:	http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9453

Actions (login required)

View Item