Mardiana, Dina (2011) Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SPJ Belanja Pengeluaran Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
Full text not available from this repository.Abstract
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah Sebelumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (incremental) tanpa merubah jenis atau pos belanja (line-item). Pendekatan atau sistem tersebut disebut sebagai sistem anggaran tradisional (line-item and incremental budgeting). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Sejalan perubahan peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni dengan diamandemennya UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004 yang diikuti dengan amandemen atas PP No. 105/2000 dengan PP No. 58/2005 maka Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006. Terlepas dari perubahan peraturan perundangan tersebut pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja proyek pembangunan atau belanja modal (capital expenditure) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SPJ |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2010 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:58 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:58 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/19592 |
Actions (login required)
 |
View Item |
