Basit Fauzi Nugraha, A (2012) Tinjauan Atas Pelaksanaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pada Bagian Akuntansi Dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Full text not available from this repository.Abstract
Reformasi yang dimulai terjadi beberapa tahun yang lalu di negara kita telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan khususnya ekonomi. Salah satu aspek yang dominan adalah aspek pemerintah. Aspek yang dimaksudkan disini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini mencuat isu adanya tuntutan otonomi (hak yang mengatur sendiri) yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa, dan oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan pada asas desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan secara pribadi, peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperkuat Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2011 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:01 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:01 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/22119 |
Actions (login required)
 |
View Item |
