Rizki Anggana, Aditya (2012) Tinjauan Atas Pengelolaan keuangan Daerah Di Dinas Pemukiman Dan perumahan (DISKIMRUM) Provinsi Jawa Barat.
Full text not available from this repository.Abstract
Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Nunuy Nur Afiah, 2009: 4). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Abdul Hafiz Tanjung, 2008: 2). Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik,
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Permukiman Dan Perumahan |
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2011 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:01 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:01 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/22221 |
Actions (login required)
 |
View Item |
